ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KARDIOVASKULAR INDONESIA

(ART PERKI)

 

BAB   I

DASAR PENYUSUNAN

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART disusun berdasarkan Anggaran Dasar BAB XI Pasal 25.

 

BAB   II

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

Anggota

  1. Anggota biasa adalah warga negara Indonesia yang telah mendapat ijazah / sertifikat profesi Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dari institusi pendidikan kedokteran dan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia.
  2. Anggota luar biasa adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang bukan berasal dari warga negara Indonesia, atau dokter spesialis lain yang berperan aktif dan terdaftar dalam keanggotaan PERKI.
  3. Anggota muda adalah dokter umum warga negara Indonesia yang sedang mengikuti dan menempuh program pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah.
  4. Anggota kehormatan adalah dokter dan/atau warga negara Indonesia yang memiliki jasa luar biasa dalam bidang kardiovaskular.

Pasal 3

Tata Cara Penerimaan

  1. Penerimaan anggota biasa dilakukan setelah melakukan pendaftaran tertulis ke Pengurus Cabang, untuk kemudian mendapat sertifikat kompetensi dari kolegium.
  2. Bilamana SpJP tidak diterima di tempat asal pengabdiannya maka dikembalikan kepada kolegium untuk diputuskan lebih lanjut.
  3. Penerimaan anggota luar biasa dilakukan dan disahkan oleh PP PERKI.
  4. Penerimaan anggota muda dilakukan oleh PP PERKI atas usulan institusi pendidikan.
  5. Anggota Kehormatan diusulkan oleh PP PERKI dan disahkan oleh KOPERKI.
  6. Ketentuan tata cara Penerimaan anggota lebih lanjut diatur dalam pedoman Organisasi dan Tatalaksana (ORTALA).
 

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak

Pasal 4

Kewajiban Anggota

  1. Anggota biasa, anggota muda, dan anggota luar biasa berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan sumpah dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Kode Etik PERKI.
  2. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, semua peraturan dan keputusan PERKI serta selalu menjaga kehormatan PERKI sebagai pedoman dalam berorganisasi.
  3. Anggota kehormatan diharapkan menjaga dan mempertahankan kehormatan PERKI serta mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan dan keputusan PERKI. menjaga keutuhan dan semangat didirikannya organisasi serta senantiasa menjaga kehormatan PERKI.
  4. Anggota Biasa berkewajiban membayar iuran anggota sesuai jenis keanggotaannya. Anggota yang sudah tidak berpraktek atau berhalangan tetap, dibebaskan dari iuran anggota.
  5. Bilamana anggota tidak membayar iuran sesuai ketentuan organisasi maka yang bersangkutan tidak akan diberikan hak-haknya sebagai anggota.
  6. Setiap anggota PERKI dianggap telah mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERKI.

Pasal 5

Hak Anggota

  1. Setiap Anggota mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam organisasi sesuai dengan jenis keanggotaannya.
  2. Anggota biasa PERKI memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih.
  3. Semua anggota biasa berhak mendapat perlindungan dari PERKI dalam melaksanakan tugas profesi dan tugas organisasi PERKI, serta mendapat kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan aktivitas profesi dan organisasi.
 

Bagian Ketiga

Pasal 6

Kepindahan Anggota

  1. Pelaporan pindah ke cabang lain dilaksanakan dengan membawa surat pengantar dari PERKI cabang lama ke PERKI cabang yang baru dengan tembusan ke PP PERKI.
  2. Kepindahan dianggap sah bila mendapat persetujuan tertulis dari PERKI cabang yang baru yang ditujukan ke PERKI cabang asal dengan tembusan ke PP PERKI.
 

Bagian Keempat

Pasal 7

Rangkap Anggota dan Rangkap Jabatan

  1. Ketua PP PERKI tidak boleh rangkap jabatan menjadi Pengurus PERKI Cabang dan/atau Ketua Lembaga Khusus/Pelengkap.
  2. Pengaturan rangkap anggota dan rangkap jabatan lebih lanjut diatur dalam Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA).
 

Bagian Kelima

Pasal 8

Sanksi dan pembelaan anggota

  1. Anggota dapat diberikan sanksi berupa teguran tertulis / lisan, pencabutan sementara atau diberhentikan karena :
    1. Bertindak bertentangan dengan AD dan ART serta ketentuan lain yang telah ditetapkan organisasi
    2. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi
    3. Melanggar kode etik kedokteran Indonesia dan kode etik PERKI.
  2. Anggota yang diberi sanksi berupa teguran tertulis / lisan, pencabutan sementara atau diberhentikan diberi kesempatan meminta bantuan kepada Departemen Hukum, Pembinaan dan Pembelaan Anggota (HP2A).
  3. Pemberhentian anggota dari keanggotaan PERKI dilakukan oleh PP PERKI
  4. Anggota yang diberikan sanksi dan atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu.
  5. Pengaturan sanksi dan pembelaan anggota lebih lanjut diatur dalam Organisasi Tatalaksana (ORTALA).
 

Bagian Keenam

Pasal 9

Kehilangan Keanggotaan

  1. Anggota dinyatakan kehilangan keanggotaannya karena:
    1. Meninggal dunia
    2. Atas permintaan sendiri,
    3. Diberhentikan atas usulan Dewan Etik dan diputuskan oleh PP PERKI dan dilaporkan dalam KOPERKI.
  2. Pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pengurus cabang asal sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
 

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

 

A. STRUKTUR LEGISLATIF

Bagian Kesatu

KONGRES PERKI (KOPERKI)

Pasal 10

S t a t u s

  1. Kongres merupakan kekuasaan tertinggi organisasi sebagai forum pelaksanaaan kedaulatan seluruh anggota PERKI
  2. Kongres adalah musyawarah nasional dokter spesialis kardiovaskular yang diberi nama KOPERKI.
  3. KOPERKI diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun pada akhir kepengurusan
  4. Peserta KOPERKI adalah peserta utusan cabang, peninjau dan undangan.
  5. Peserta utusan cabang ditunjuk oleh rapat pengurus cabang dan diberi mandat tertulis resmi berdasarkan proses mekanisme rapat pengurus cabang.
  6. Utusan Cabang menampung aspirasi anggota PERKI Cabang dan masyarakat yang berada di daerah tempat cabang berada, untuk disampaikan pada KOPERKI
  7. Peserta peninjau adalah terdiri dari Pengurus Pusat PERKI, Dewan Penasehat, Kolegium dan Dewan Etik serta unsur-unsur nya
  8. KOPERKI menyelenggarakan sidang organisasi
  9. Sidang organisasi KOPERKI terdiri dari sidang pleno pengesahan KOPERKI, sidang pleno KOPERKI, sidang komisi dan sidang khusus
  10. Penyelenggaraan KOPERKI dapat dilakukan secara luring maupun daring.

Pasal 11

W e w e n a n g

  1. Sidang Pleno Pengesahan KOPERKI
    1. Menetapkan kuorum
    2. Menetapkan tata tertib
    3. Menetapkan agenda acara
    4. Menetapkan presidium pimpinan sidang KOPERKI
  2.  
  3. Sidang Pleno KOPERKI
    1. Menilai pertanggung-jawaban Ketua PP PERKI, Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia dan Ketua Dewan Etik mengenai amanat yang diberikan oleh KOPERKI sebelumnya
    2. Menerima dan menetapkan hasil-hasil sidang komisi
    3. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pedoman-pedoman pokok organisasi, kebijakan strategis nasional serta program kerja nasional PERKI.
    4. Memilih Ketua PP PERKI.
    5. Mengukuhkan Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia yang dipilih oleh Sidang Pleno KOPERKI.
    6. Mengukuhkan Ketua Dewan Etik PERKI yang dipilih oleh Sidang Pleno KOPERKI.
    7. Menetapkan tempat pelaksanaan KONKER dan KOPERKI berikutnya yang memenuhi persyaratan.
    8. Mengesahkan anggota kehormatan atau tanda kehormatan kepada orang-orang yang berjasa pada organisasi PERKI.
    9. Menilai dan menetapkan status pemberhentian keanggotaan
  4.  
  5. Sidang Komisi
    1. Sidang komisi menetapkan pedoman-pedoman pokok, kebijakan strategis dan program kerja nasional organisasi
    2. Menyerahkan hasil sidang komisi kepada sidang pleno untuk disahkan sebagai ketetapan KOPERKI
  6.  
  7. Sidang Khusus
    1. Sidang khusus ditetapkan oleh PP PERKI.
    2. Membahas hal-hal diluar agenda sidang komisi, jika ada hal khusus yang harus dibicarakan.

Pasal 12

Tata Tertib

  1. Sidang Pleno
    1. Pengurus Pusat PERKI adalah penanggung jawab penyelenggaraan KOPERKI
    2. KOPERKI dihadiri oleh utusan cabang selaku peserta utusan; Pengurus Pusat, Dewan Penasehat, Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia dan Dewan Etik PERKI beserta unsurnya adalah peserta peninjau; serta undangan
    3. Utusan cabang dengan mandat resmi yang mempunyai hak bicara dan hak suara
    4. Peninjau hanya mempunyai hak bicara
    5. Undangan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara
    6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam KOPERKI dilaksanakan dalam sidang pleno
    7. Jumlah utusan cabang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang bagi cabang yang jumlah anggotanya kurang dari 30 orang.
    8. Cabang yang jumlah anggotanya lebih dari 30 orang, jumlah utusan ditambah 1 (satu) orang untuk setiap kelipatan 10 (sepuluh) dari kelebihan jumlah anggota tersebut. Jumlah maksimal utusan cabang sebanyak 20 orang.
    9. Sidang Pleno KOPERKI dipimpin oleh 3 orang pimpinan yang dipilih dari peserta dan oleh peserta.
    10. Sidang pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib sidang dan pemilihan pimpinan sidang pleno KOPERKI dipimpin oleh panitia pengarah KOPERKI
    11. Sidang Organisasi dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah cabang (kuorum). Jika utusan yang hadir baru mencapai separuh atau kurang dari jumlah cabang, maka sidang ditunda paling lama 2 (dua) jam, untuk kemudian diselenggarakan dan dianggap sah walaupun kuorum belum tercapai
    12. Keputusan-keputusan dalam Sidang Organisasi KOPERKI diambil melalui musyawarah, dan jika tidak terjadi mufakat keputusan diambil dengan suara terbanyak.
    13. Setelah laporan pertanggungjawaban PP diterima oleh peserta KOPERKI, yang didahului oleh laporan Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia dan Dewan Etik PERKI, maka Pengurus PERKI di semua tingkatan dinyatakan demisioner.
  2.  
  3. Sidang Komisi
    1. Panitia adhoc adalah penanggung jawab masing-masing sidang komisi
    2. Sidang komisi dihadiri oleh utusan cabang dan peninjau yang ditetapkan oleh pimpinan sidang pleno
    3. Sidang komisi dipimpin oleh ketua sidang dibantu oleh sekretaris sidang, yang ditentukan oleh PP PERKI
    4. Hasil sidang komisi diajukan dalam sidang pleno untuk ditetapkan
  4.  
  5. Sidang Khusus
    1. Panitia adhoc adalah penanggung jawab sidang khusus
    2. Sidang khusus dihadiri oleh utusan cabang yang ditetapkan oleh PP PERKI
    3. Sidang khusus dipimpin oleh ketua sidang dibantu oleh sekretaris sidang yang ditentukan oleh PP PERKI
    4. Hasil sidang khusus diajukan dalam sidang pleno untuk ditetapkan

Musyawarah Cabang

Pasal 13

S t a t u s

  1. Musyawarah cabang merupakan pengambilan keputusan anggota tertinggi pada tingkat cabang.
  2. Musyawarah cabang dihadiri oleh pengurus cabang dan anggota cabang.
  3. Musyawarah cabang dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
  4. Dalam keadaan luar biasa musyawarah cabang dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif 3 (tiga) orang anggota dan mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah anggota biasa yang ada.
  5. Apabila 6 (enam) bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal 3 (tiga) kali diingatkan untuk mengadakan musyawarah cabang tetapi pengurus cabang tidak melakukan musyawarah cabang, maka PP PERKI segera menunjuk tim pelaksana tugas (Plt) yang terdiri dari satu orang PP PERKI, satu orang pengurus cabang yang telah habis masanya, dan salah seorang anggota cabang untuk menyelenggarakan musyawarah cabang.
  6. Penyelenggaran musyawarah cabang dapat dilakukan secara luring maupun daring.

Pasal 14

Tugas dan Wewenang

  1. Menilai pertangungjawaban pengurus cabang mengenai pelaksanaan amanat musyawarah cabang.
  2. Menetapkan program kerja cabang dengan tetap berpedoman kepada kebijakan operasional yang telah ditetapkan dalam musyawarah cabang dan pedoman organisasi serta program kerja nasional yang ditetapkan oleh KOPERKI.
  3. Memilih Ketua Pengurus cabang dan Ketua Bidang Etik cabang untuk periode berikutnya.

Pasal 15

Tata Tertib

  1. Penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah cabang adalah pengurus cabang.
  2. Musyawarah cabang dihadiri oleh peserta musyawarah cabang dan pengurus cabang serta undangan.
  3. Anggota biasa adalah peserta musyawarah cabang yang mempunyai hak suara dan hak bicara.
  4. Anggota muda, anggota luar biasa, anggota kehormatan serta dokter bukan anggota PERKI atas undangan pengurus cabang adalah peninjau yang mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.
  5. Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh pengurus cabang.
  6. Sidang musyawarah cabang dipimpin oleh 2 (dua) orang yang dipilih dari pes.erta dan oleh peserta. Sidang pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib serta sidang pemilihan pimpinan sidang dipimpin oleh Ketua Panitia pengarah musyawarah cabang.
  7. Musyawarah cabang dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang terdaftar (kuorum). Jika anggota yang hadir baru mencapai separuh atau kurang, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam, untuk kemudian diselenggarakan dan dianggap sah walaupun kuorum belum tercapai.
  8. Keputusan-keputusan dalam musyawarah cabang diambil melalui musyawarah, dan jika tidak terjadi mufakat keputusan diambil dengan suara terbanyak.
 

Konferensi Kerja (KONKER)

Pasal 16

S t a t u s

  1. Konferensi Kerja (KONKER) adalah forum rapat kerja nasional organisasi PERKI yang dilaksanakan diantara dua KOPERKI.
  2. Peserta KONKER terdiri dari PP PERKI, lembaga-lembaga di dalam PERKI, dan pengurus cabang.
  3. Dalam keadaan luar biasa KONKER dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul pengurus pusat dan atau pengurus cabang dan mendapat persetujuan lebih dari 50% dari jumlah cabang.
  4. Penyelenggaraan KONKER dapat dilakukan secara luring maupun daring.

Pasal 17

Tugas dan Wewenang

  1. Konker PERKI merupakan forum untuk menilai pelaksanaan program-program PERKI yang sudah dan sedang dijalankan oleh Pengurus Pusat dan Cabang, serta merekomendasikan hal-hal yang akan dilaksanakan.
  2. Mengadakan pembicaraan pendahuluan tentang bahan-bahan KOPERKI yang akan dilaksanakan.

Pasal 18

Tata Tertib

  1. Pengurus Pusat PERKI adalah penanggung-jawab penyelenggaraan KONKER, pengurus cabang dimana KONKER diadakan menjadi penanggungjawab teknis pelaksanaan.
  2. KONKER dihadiri oleh seluruh perangkat organisasi yang terdiri dari pengurus pusat, Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, Dewan Etik PERKI beserta seluruh unsur-unsurnya, pengurus cabang dimana KONKER dilaksanakan, dan pengurus cabang-cabang.
  3. Sidang-sidang KONKER terdiri dari sidang pleno KONKER dan sidang komisi.
  4. Sidang pleno KONKER dipimpin oleh Ketua Pengurus Pusat dan Sekretaris Jendral, sidang-sidang komisi dipimpin oleh para Ketua dan Sekretaris yang ditetapkan oleh PP PERKI.
 

Bagian Keempat

Pasal 19

Tempat Penyelenggaraan

KONKER dan KOPERKI

  1. Tempat pelaksanaan KONKER dan KOPERKI berpindah kota dimana terdapat cabang secara bergiliran dan ditetapkan di KOPERKI, dengan memperhatikan faktor-faktor kemudahan akses transportasi, keterwakilan regional, ketersediaan akomodasi, dan kecukupan anggota PERKI setempat (minimal 10 orang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah).
  2. Untuk kelancaran KONKER dan KOPERKI, PP PERKI dapat membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang terdiri dari anggota Cabang tempat KONKER dan KOPERKI diselenggarakan.
  3. Untuk meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan KONKER dan KOPERKI, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana dapat menggunakan jasa event organizer.
  4. Panitia Pelaksana KONKER dan KOPERKI harus memberikan laporan dan pertangggungjawaban kepada PP PERKI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan KONKER dan KOPERKI.
 

Bagian Kelima

Rapat Pengurus Pusat

Pasal 20

S t a t u s

  1. Rapat PP PERKI dipimpin oleh Ketua PP PERKI.
  2. Rapat PP PERKI terdiri atas: Musyawarah Pimpinan Pusat, Rapat Pengurus Harian, Rapat pengurus lengkap, dan rapat pengurus lengkap diperluas.
  3. Musyawarah Pimpinan Pusat adalah musyawarah antara PP PERKI, Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia, Dewan Etik, dan dewan penasihat, yang di pimpin oleh Ketua PP PERKI dan diadakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan. Keputusan dalam musyawarah pimpinan diambil secara musyawarah dan mufakat.
  4. Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Wakil Bendahara. Rapat Pengurus Harian diselenggarakan minimal 1 (satu) kali setiap bulan.
  5. Rapat Pengurus Lengkap adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota PP PERKI, diselenggarakan minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
  6. Rapat Pengurus Lengkap Diperluas adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian, Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia, Dewan Etik, dewan penasihat, Lembaga Pelengkap PERKI dan Ketua Cabang. Rapat Pengurus Lengkap Diperluas diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
  7. Semua bentuk Rapat PERKI dapat diselenggarakan dengan cara luring maupun daring.
 

Pasal 21

Tugas dan Wewenang

  1. Memantau pelaksanaan program kerja PERKI.
  2. Mengembangkan dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis organisasi yang berskala nasional maupun internasional.
  3. Rapat pengurus lengkap yang diperluas dapat dilakukan bila ada keputusan yang perlu diambil yang berdampak luas terhadap organisasi.
 

Bagian Keenam

Pasal 22

KOPERKI LUAR BIASA (KOPERKI LB)

  1. Koperki luar biasa (KOPERKI LB) adalah KOPERKI yang dilaksanakan diluar jadwal rutin.
  2. KOPERKI LB hanya membahas agenda khusus yang menjadi alasan diadakannya KOPERKI LB.
  3. KOPERKI LB hanya berupa sidang pleno.
  4. Pengambilan keputusan pada KOPERKI LB dilakukan dengan pemungutan suara.
  5. Hal hal yang dapat menjadi dilaksanakannya KOPERKI LB:
    1. Ketua PP PERKI dalam status terdakwa
    2. Pelanggaran berat terhadap AD ART
  6. KOPERKI LB dapat diajukan secara tertulis oleh Cabang dengan persetujuan 2/3 jumlah cabang.
  7. Penyelenggaraan KOPERKI LB dilakukan secara luring.
 

B. STRUKTUR KEPEMIMPINAN

Bagian Kesatu

Pengurus Pusat

Pasal 23

S t a t u s

  1. Lembaga kepemimpinan tertinggi organisasi yang mengurus dan melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis dan operasional yang bersifat nasional dan internasional yang diputuskan dalam KOPERKI.
  2. Bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi.
  3. Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis yang berskala nasional dan internasional, PP PERKI dibantu oleh lembaga pelengkap dan adhoc yang dibentuk untuk tujuan tersebut.
  4. Masa bakti kepengurusan adalah 3 (tiga) tahun
  5. Seorang anggota PERKI hanya diperbolehkan menjadi Ketua PP PERKI maksimal dua kali masa kepengurusan.
  6. Dalam hal Ketua PP tidak dapat menjalankan tugasnya sebelum masa tugasnya berakhir sebagai Ketua PP karena berhalangan tetap (sakit berat, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dijatuhi hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap) maka Wakil Ketua melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua PP hingga akhir masa jabatan tersebut.

Pasal 24

Personalia PP PERKI

  1. Personalia PP PERKI terdiri dari pengurus pusat harian dan departemen.
  2. Pengurus pusat harian terdiri dari Ketua PP PERKI, Wakil Ketua, Sekretaris Jendral dan Wakil Sekretaris Jendral, Bendahara dan Wakil Bendahara.
  3. Pengurus Pusat Harian dipilih dari anggota biasa yang telah menjadi anggota selama minimal 6 (enam) tahun dan pernah menjadi Pengurus PERKI.
  4. Kepengurusan PP PERKI sekurang-kurangnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jendral dan Wakil Sekretaris Jendral, Bendahara dan Wakil Bendahara, beberapa Departemen.

Pasal 25

Tugas dan Wewenang

  1. Melaksanakan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah ditetapkan KOPERKI.
  2. Mengumumkan kepada seluruh pengurus cabang yang menyangkut pengambilan keputusan organisasi ataupun perubahan keputusan KOPERKI dan kemudian mempertanggungjawabkan kepada KOPERKI berikutnya.
  3. Membina hubungan yang baik dengan semua instansi yang ada, pemerintah maupun swasta didalam ataupun diluar negeri, khususnya dengan instansi yang berhubungan dengan dunia kesehatan dan kedokteran.
  4. Mensosialisasikan penjabaran program sesuai ketetapan KOPERKI kepada seluruh pengurus cabang.
  5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota yang diwakili utusan cabang melalui forum KOPERKI.
  6. Menyelenggarakan KOPERKI pada akhir periode.
  7. Menyiapkan draft materi KOPERKI melalui forum KONKER.
  8. Mengesahkan Pengurus Pusat dan Cabang, Pengurus Kolegium, Pengurus Dewan Etik serta pengurus organisasi (lembaga-lembaga) tingkat pusat.

Pasal 26

Tata Cara Pengelolaan Kepengurusan Pusat

  1. Ketua PP PERKI yang telah dikukuhkan oleh KOPERKI menjalankan tugas segera setelah dilakukan serah terima dengan Pengurus Pusat Demisioner pada akhir pelaksanaan KOPERKI.
  2. Pelantikan Pengurus Pusat harus telah dilakukan paling lambat dalam waktu 30 hari setelah KOPERKI.
  3. Untuk menyelenggarakan kegiatannya PP PERKI harus mengadakan KONKER, Rapat/Musyawarah Pimpinan Pusat, Rapat Pengurus Harian, Rapat pengurus lengkap, dan Rapat Pengurus lengkap yang diperluas.
  4. Menyelenggarakan administrasi keanggotaan yang dikelola oleh unit khusus yang bertugas untuk mendaftar, mendata, menyimpan dan mengelola potensi dasar anggota.
  5. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan tata cara serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, dipimpin oleh seorang staff keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Bendahara.
  6. Membuat laporan keuangan tahunan sesuai dengan Standar Akutansi.
  7. Menyelenggarakan audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik yang independent secara berkala setiap tahun.
 

Bagian Kedua

Pasal 27

Tugas Pengurus Pusat

  1. Pengurus Pusat PERKI mempunyai tugas :
    1. Melaksanakan program dan kegiatan PERKI yang telah diputuskan dalam KOPERKI, sesuai dengan kewenangannya.
    2. Membina, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan organisasi PERKI Cabang dan kegiatan-kegiatannya.
  2. Ketua Pengurus Pusat PERKI mempunyai tugas :
    1. Mewakili Pengurus Pusat PERKI dalam semua kepentingan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
    2. Memimpin Pengurus Pusat dalam hal membuat perencanaan, mengkoordinasikan anggota Pengurus Pusat, POKJA dan Badan-Badan Khusus PERKI dalam melaksanakan Program-Program PERKI.
    3. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan program-program PERKI pada KOPERKI dan KONKER PERKI.
  3. Wakil Ketua Pengurus Pusat PERKI mempunyai tugas :
    1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya.
    2. Menjabat sebagai Ketua pada saat Ketua berhalangan.
  4. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat PERKI mempunyai tugas :
    1. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan aspek-aspek administrasi organisasi PERKI.
    2. Mengelola administratif kegiatan-kegiatan PERKI.
  5. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PERKI mempunyai tugas:
    1. Membantu Sekjen dalam pelaksanaan tugasnya.
    2. Menjabat sebagai Sekjen pada saat Sekjen berhalangan.
  6. Bendahara Pengurus Pusat PERKI mempunyai tugas mengelola keuangan (manajemen keuangan) organisasi PERKI
  7. Wakil Bendahara Pengurus Pusat PERKI mempunyai tugas:
    1. Membantu Bendahara dalam pelaksanaan tugasnya.
    2. Menjabat sebagai Bendahara pada saat Bendahara berhalangan
 

Bagian Ketiga

Pasal 28

Pemilihan Ketua

  1. Calon Ketua Pengurus Pusat adalah anggota biasa yang telah menjadi anggota selama minimal 6 (enam) tahun dan pernah menjadi Pengurus Cabang dan Pengurus Pusat PERKI.
  2. Setiap Cabang berhak mengajukan 3 (tiga) calon Ketua.
  3. Calon-calon Ketua yang akan diajukan dalam KOPERKI ditetapkan dari 5 (lima) calon yang mempunyai suara terbanyak serta dilakukan fit and proper test oleh panitia khusus dituangkan dalam ORTALA.
  4. Calon Ketua dipilih langsung oleh utusan PERKI cabang yang hadir pada saat KOPERKI berlangsung.
  5. Pengaturan teknis pemilihan Ketua ditetapkan secara lebih rinci dalam Keputusan Pengurus Pusat PERKI.
 

Bagian Keempat

Dewan Penasehat

Pasal 29

S t a t u s

  1. Dewan Penasihat adalah lembaga yang berkedudukan di Pusat.
  2. Dewan Penasihat terdiri atas 2 (dua) orang Ketua Purna Pengurus Pusat PERKI dan 2 (dua) orang Ketua Purna Kolegium Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia dari dua periode sebelumnya, ditambah 1 (satu) mantan Pengurus Pusat PERKI yang ditunjuk oleh Ketua Pengurus Pusat.
  3. Dewan Penasihat bertugas memberi nasihat kepada Pengurus Pusat mengenai berbagai kebijakan dan peraturan-peraturan PERKI, baik diminta ataupun tidak diminta.
  4. Dewan Penasihat ditetapkan dan disahkan dalam KOPERKI.
  5. Masa bakti Dewan Penasihat sesuai dengan masa bakti Pengurus Pusat.
  6. Rapat Dewan Penasihat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
 

Bagian Kelima

Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia

(Kolegium JPDI)

Pasal 30

S t a t u s

  1. Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia (KJPDI) menjalankan fungsi adalah badan otonom PERKI dalam membina, memantau, mengevaluasi dan mengembangkan pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, fellowship, subspesialis di bawah koordinasi PP PERKI dan bertanggung jawab kepada KOPERKI.
  2. Dalam hal pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat nasional dan strategis, Kolegium JPDI wajib mendapatkan persetujuan Musyawarah Pimpinan Pusat.
  3. Masa bakti KJPDI sama dengan PP PERKI, yaitu 3 (tiga) tahun.
  4. Seorang anggota PERKI dapat menjadi ketua kolegium JPDI maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan.

Pasal 31

Tugas dan wewenang

  1. Melaksanakan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah ditetapkan KOPERKI.
  2. Bertugas mengembangkan kurikulum pendidikan spesialis, fellowship, dan subspesialis Jantung dan Pembuluh Darah, menyelenggarakan ujian nasional, serta melaksanakan registrasi, sertifikasi dan resertifikasi kompetensi bagi Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah.
  3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kolegium JPDI selalu berkoordinasi dengan PP PERKI.
  4. Seluruh biaya operasional Kolegium JPDI disediakan oleh PP PERKI, dengan menganut asas efisien dan efektif.

Pasal 32

Tata cara pengelolaan

  1. Calon Ketua Kolegium adalah anggota kolegium/pernah menjadi anggota kolegium minimal 1 (satu) kali masa kepengurusan.
  2. Ketua Kolegium JPDI diusulkan oleh cabang yang mempunyai program studi jantung dan pembuluh darah, dipilih dan disahkan dalam KOPERKI oleh utusan cabang dengan sistem proporsionalitas.
  3. Ketua Kolegium JPDI menetapkan susunan anggota Kolegium JPDI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah dikukuhkan oleh KOPERKI.
  4. Ketua Kolegium JPDI harus sudah menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kolegium JPDI kepada Ketua PP PERKI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah pengukuhan.
  5. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kolegium JPDI disahkan oleh Rapat Pleno Kolegium JPDI.
  6. Keanggotaan Kolegium JPDI adalah :
    1. Guru besar atau pakar di bidang ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah. —- yang ditunjuk oleh Ketua Kolegium dan masih aktif.
    2. Ketua Departemen/Bagian Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran.
    3. Ketua Program Studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.
  7. Seorang anggota PERKI dapat menjadi ketua kolegium JPDI maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan.
  8. Personalia kepengurusan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 33

Anggota Penguji

  1. Anggota penguji terdiri dari anggota Kolegium JPDI ditambah dengan anggota biasa PERKI yang memenuhi kualifikasi sebagai penilai.
  2. Anggota penguji juga dapat berasal dari anggota organisasi kardiovaskular ASEAN yang mendapat persetujuan tertulis dari Pengurus Pusat PERKI.
 

Bagian Keenam

Dewan Etik

Pasal 34

S t a t u s

  1. Dewan etik PERKI adalah salah satu unsur pimpinan dalam struktur kepengurusan PERKI disetiap tingkatan kepengurusan yang bertugas untuk pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penerapan etika kedokteran secara otonom dan bertanggung jawab kepada sidang KOPERKI.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya dewan etik berkoordinasi secara periodik dengan ketua PP PERKI dan melaporkan pertanggung jawaban saat sidang KOPERKI.
  3. Masa jabatan dewan etik sesuai dengan masa jabatan pengurus PERKI sesuai tingkatannya.
  4. Dewan Etik sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
  5. Pengurus dewan etik adalah anggota yang memiliki kemampuan dalam memahami etika profesi kedokteran, integritas moral, dan etika yang tinggi serta komitmen terhadap organisasi.
  6. Seorang anggota PERKI dapat menjadi ketua dewan etik maksimal selama 2 kali masa kepengurusan.
  7. Ketua dewan etik dipilih oleh sidang KOPERKI atau Musyawarah cabang dan bertanggung jawab kepada dewan etik dan Musyawarah Cabang.
  8. Dewan Etik adalah badan otonom PERKI dalam pembinaan etika profesi dan kepatuhan hukum, bagi para anggota PERKI.
  9. Hubungan PP PERKI dengan Dewan Etik adalah koordinatif dan konsultatif.
  10. Keputusan yang dibuat dewan etik yang telah memiliki kekuatan tetap bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan pengurus PERKI pada semua tingkatannya.

Pasal 35

Tugas dan wewenang

  1. Melaksanakan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua keputusan yang ditetapkan dalam KOPERKI.
  2. Melakukan tugas pembinaan, pengawasan, dan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran secara otonom termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran
  3. Memberikan usul dan saran diminta atau tidak diminta kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.
  4. Membina hubungan baik dengan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) PB IDI atau instansi yang berhubungan dengan etik profesi, baik pemerintah maupun organisasi profesi lain.
  5. Rekomendasi / usulan dewan etik wajib ditindaklanjuti oleh Musyawarah Pimpinan Pusat (MPP) PERKI (Ketua PP PERKI, Ketua Kolegium dan ketua Dewan Etik).
  6. Dewan etik pusat membuat fatwa etik kedokteran terkait perkembangan teknologi kedokteran terkini, perkembangan sistem kesehatan, dan perilaku profesi kedokteran.
  7. Dalam melaksanakan tugas kemahkamahan menyarankan pada anggota teradu untuk didampingi oleh departemen HP2A.

Pasal 36

Tata cara pengelolaan

  1. Ketua dan anggota Dewan Etik dipilih secara musyawarah dan ditetapkan dalam KOPERKI.
  2. Pengurus Dewan Etik adalah anggota biasa.
  3. Dewan Etik terpilih segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesainya KOPERKI
  4. Dewan Etik dapat melakukan kegiatan atas laporan tertulis.
  5. Dewan Etik mengadakan pertemuan berkala sesama pengurus ataupun dengan pihak lain yang ditentukan sendiri oleh Dewan Etik.
  6. Seluruh biaya operasional Dewan Etik disediakan oleh Pengurus Pusat PERKI, dengan menganut asas efisien dan efektif.
 

Bagian Ketujuh

Pengurus Cabang

Pasal 37

S t a t u s

  1. Cabang merupakan organisasi yang dibentuk di propinsi / kabupaten / kota yang mempunyai sekurang kurangnya 5 (lima) orang anggota biasa saat pendirian cabang tersebut.
  2. Bila dianggap perlu cabang dapat membentuk perangkat – perangkat organisasi secara internal.
  3. Masa bakti pengurus cabang adalah 3 (tiga) tahun.
  4. Ketua PERKI cabang dapat dipilih maksimal dua kali berturut turut.
  5. Cabang baru dapat diusulkan pada KONKER dengan jumlah minimal anggota 5 orang.
  6. Pembentukan Cabang harus mendapat persetujuan pengurus pusat PERKI dan disahkan di KOPERKI.
  7. Penerimaan anggota Cabang dilakukan oleh pengurus cabang setempat melalui pendaftaran tertulis penentuan berdasarkan tempat berkerja utama.
  8. Penentuan anggota cabang berdasarkan praktek utama sesuai preferensi dari SpJP yang bersangkutan.
  9. Jika dalam 1 provinsi terdapat 2 cabang atau lebih, maka ruang lingkup wilayah cabang ditetapkan oleh PP PERKI.
  10. Bila belum ada cabang PERKI di tempat calon anggota sebagaimana butir 6, pendaftaran dilakukan melalui cabang terdekat.
  11. NPWP semua Cabang harus menginduk ke PP PERKI.

Pasal 38

Tugas dan Wewenang

  1. Melaksanakan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua keputusan yang ditetapkan dalam KOPERKI.
  2. Melaksanakan Rapat Pengurus minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
  3. Melaksanakan pertemuan anggota minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
  4. Melaksanakan acara ilmiah minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
  5. Melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah cabang.
  6. Mengadakan hubungan konsultasi dan kerjasama dengan instansi/organisasi lain di daerahnya dalam rangka pelaksanaan program-program PERKI.
  7. Memberitahu Pengurus Pusat PERKI tentang jadwal pertemuan ilmiah yang akan dilaksanakan oleh Cabang.
  8. Mengirimkan laporan kinerja tahunan, kepada Pengurus Pusat PERKI.
  9. Pengurus PERKI Cabang atau wakil yang ditunjuk oleh Pengurus PERKI Cabang merupakan utusan dalam KOPERKI.

Pasal 39

Tata cara pengelolaan

  1. Ketua Pengurus Cabang PERKI dipilih setiap 3 tahun sekali oleh dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang.
  2. Ketua Pengurus Cabang terpilih bertindak sebagai formatur untuk membentuk Pengurus Cabang, yang sudah harus terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah Ketua Pengurus Cabang terpilih dan disahkan oleh PP PERKI.
  3. Pengurus PERKI Cabang dapat terdiri atas:
    1. Pengurus Harian yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara
    2. Bidang Etik
    3. Bidang Pembinaan & Pembelaan Anggota Cabang (BP2A)
    4. Bidang Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BP2KB)
    5. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
 

BAB IV

LEMBAGA KHUSUS DAN PELENGKAP

Bagian Kesatu

LEMBAGA KHUSUS DAN PELENGKAP

Pasal 40

S t a t u s

  1. Lembaga khusus adalah lembaga yang di bentuk untuk menjalankan program tertentu yang mempunyai kekhususan.
  2. Lembaga Pelengkap adalah unit kerja yang dibentuk oleh PP PERKI atau Pengurus Kolegium JPDI atau Dewan Etik dan bertanggung jawab kepada Ketua.
  3. Lembaga pelengkap PP PERKI adalah Kelompok Kerja (POKJA) dan Komisi Kegawatdaruratan Kardiovaskular (KKK), atau lembaga lain yang disesuaikan dengan kebutuhan program kerja.
  4. Lembaga Pelengkap Kolegium adalah komisi – komisi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
  5. Lembaga Pelengkap Dewan Etik adalah komisi – komisi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
  6. Lembaga khusus dan pelengkap menginduk kepada AD ART PERKI.

Pasal 41

Tugas dan wewenang

Tugas dan wewenang Lembaga Pelengkap diatur oleh ketentuan tersendiri dengan Surat Keputusan.

Pasal 42

Tata cara pengelolaan

Tata cara pengelolaan Lembaga Pelengkap diatur dalam Surat Keputusan.

Bagian Kedua

Kelompok Kerja (POKJA)

Pasal 43

S t a t u s

  1. Kelompok Kerja (POKJA) PERKI adalah kelompok yang dibentuk dan bernaung di bawah PP PERKI dalam rangka pendalaman suatu ilmu kardiovaskular.
  2. POKJA beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dokter spesialis Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah yang memiliki minat di bidang yang sama.
  3. POKJA dalam menjalankan aktifitasnya bertanggung jawab kepada Ketua PP PERKI.
  4. Jumlah dan jenis POKJA ditetapkan oleh PP PERKI atas usulan anggota PERKI dan Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia sesuai dengan perkembangan Ilmu Kardiovaskular, dan di sahkan pembentukannya dalam KOPERKI.
  5. Masa kepengurusan POKJA mengikuti masa kepengurusan PP PERKI.
  6. Jabatan Ketua POKJA maksimal 2x masa jabatan dalam periode yang berurutan dan masa bakti mengikuti masa bakti kepengurusan PP PERKI.
  7. Keberadaan POKJA dapat ditinjau kembali jika dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban POKJA menyimpang dari tujuan pembentukannya.
  8. POKJA dalam melaksanakan kegiatannya dapat membentuk satuan fungsional dan kegiatan yang terorganisir dalam rangka kerjasama dengan organisasi profesi lain yang setara baik regional maupun internasional atas persetujuan ketua PP PERKI.
  9. POKJA wajib memberikan keuntungan dari kegiatan POKJA per tahun sebesar 25% kepada PP PERKI.
  10. Semua POKJA harus memiliki rekening POKJA yang menginduk kepada NPWP PP PERKI untuk kepentingan PPH 23.
  11. POKJA wajib melaporkan keuangan nya kepada PP PERKI.
  12. Pelantikan ketua POKJA dilakukan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah KOPERKI.
  13. Apabila 3 (tiga) bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan POKJA dan telah maksimal 3 (tiga) kali diingatkan untuk mengadakan Rapat Anggota POKJA tetapi pengurus POKJA tidak melakukan Rapat Anggota POKJA, maka PP PERKI segera menunjuk tim pelaksana tugas (PLT) yang terdiri dari satu orang pengurus PP PERKI, satu orang pengurus POKJA yang telah habis masanya, dan salah seorang anggota POKJA untuk memilih ketua POKJA.

Pasal 44

Tugas dan wewenang

  1. Dalam menyelenggarakan kegiatan ilmiah, POKJA bekerjasama dengan Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BP2KB).
  2. POKJA bertugas memberi usulan kepada ketua PP PERKI terkait advokasi dan kegiatan praktek ketrampilan profesi yang menjadi bidang pendalaman POKJA.

Pasal 45

Tata Cara Pengelolaan

  1. Ketua POKJA PERKI bertanggung jawab kepada Ketua PP PERKI.
  2. Ketua POKJA dilantik selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah KOPERKI.
  3. Ketua POKJA PERKI mempunyai tugas memimpin pelaksanaan program ilmiah dan pengembangan bidang keilmuan kardiovaskular sesuai bidang peminatan POKJA.
  4. Pengurus harian POKJA PERKI terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
  5. Anggota POKJA PERKI mempunyai tugas bekerja dalam tim untuk melaksanakan program ilmiah dan pengembangan bidang keilmuan sesuai bidang peminatan POKJA.
  6. Melakukan rapat pengurus secara rutin dan rapat lengkap tahunan pada setiap pelaksanaan ASMIHA, dihadiri seluruh anggota untuk mengevaluasi program dan kegiatan.
  7. Sumber dana untuk kegiatan pokja dapat berasal dari bantuan PP PERKI atau pun dari kegiatan internal POKJA atau gabungan keduanya.
  8. PP PERKI dapat memberi dukungan pendanaan kegiatan bagi POKJA yang dinilai masih memerlukan dukungan finansial.
  9. Memberikan laporan evaluasi program dan kegiatan lain setiap 6 bulan kepada PP PERKI dan laporan akhir kepengurusan meliputi seluruh kinerja, telah disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum KOPERKI.
 

BAB V

Bagian Kesatu

KONVOKASI DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

Pasal 46

S t a t u s

  1. Konvokasi Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia adalah acara pelantikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah oleh Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia
  2. Peserta Konvokasi adalah Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah yang telah dinyatakan lulus Ujian Nasional Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia (National Board Of Examination – Indonesian College of Cardiology).
  3. Peserta yang sudah di konvokasi berhak mendapat sebutan Fellow of Indonesian Heart Association (FIHA).

Pasal 47

Penyelenggaraan Konvokasi

  1. Penyelenggara konvokasi sebagaimana tercantum dalam ayat (1) adalah Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia bersama-sama PP PERKI.
  2. Konvokasi sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dilaksanakan setiap tahun pada saat ASMIHA.
  3. Acara Konvokasi minimal meliputi:
    1. Pembekalan tentang etika dalam berprofesi sebagai Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia yang disampaikan oleh Ketua Dewan Etik atau yang mewakili.
    2. Pembekalan tentang organisasi PERKI yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Pusat PERKI atau yang mewakili.
    3. Pembacaan Janji Profesi oleh seluruh peserta Konvokasi.
    4. Penyerahan Sertifikat Lulus Ujian Nasional Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia (National Board of Examination – Indonesian College of Cardiology).
    5. Penyematan Pin PERKI.
  4. Tatacara Konvokasi PERKI diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat PERKI.
 

Bagian Kedua

Pasal 48

FELLOW OF THE INDONESIAN HEART ASSOCIATION (FIHA)

  1. Anggota biasa PERKI secara otomatis diberikan sertifikat keanggotaan Fellow Indonesian Heart Association yang disingkat FIHA setelah mengikut konvokasi.
  2. Anggota luar biasa PERKI yang telah menjalankan praktek profesinya selama minimal 5 (lima) tahun, dapat mengajukan permintaan tertulis untuk mendapatkan sertifikat keanggotaan Fellow Indonesian Heart Association yang disingkat FIHA.
  3. Anggota kehormatan PERKI dapat diajukan oleh ketua PP PERKI untuk mendapatkan keanggotaan Fellow Indonesian Heart Association yang disingkat FIHA.
 

BAB VI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN PERHIMPUNAN

Pasal 49

Keuangan Organisasi

  1. PERKI menjalankan sistem keuangan yang sifatnya sentralisasi, NPWP PERKI cabang, lembaga pelengkap dan lembaga khusus menginduk ke NPWP PP PERKI.
  2. Penarikan iuran anggota dilakukan oleh Pengurus Cabang.
  3. Usulan nominal penyesuaian iuran anggota disampaikan oleh ketua PP PERKI dan ditetapkan dalam KOPERKI.
  4. PERKI Cabang diwajibkan menyetorkan 50% kepada Pengurus Pusat dari uang iuran anggota yang diterimanya.
  5. Laporan Keuangan dari PERKI Cabang, lembaga pelengkap serta lembaga khusus dilaporkan setiap tahun buku, dan menjadi Laporan Keuangan PP PERKI.
  6. Laporan SPT tahunan PP PERKI, PERKI cabang, lembaga pelengkap serta lembaga khusus akan dilaporkan oleh PP PERKI.
  7. Laporan Keuangan PP PERKI harus diaudit oleh akuntan publik setiap tahun.
  8. Laporan Keuangan PP PERKI yang telah diaudit disampaikan oleh PP PERKI pada saat KONKER dan KOPERKI.
  9. Apabila PERKI cabang mendapat surat tugas dari PP PERKI untuk melaksanakan kegiatan PP PERKI, maka pengelolaan aspek keuangannya dimusyawarahkan dalam pertemuan antara PP PERKI dan pengurus cabang yang bersangkutan.

Pasal 50

Kekayaaan Perhimpunan

  1. Kekayaan organisasi adalah asset milik perhimpunan baik yang bergerak maupun tidak bergerak di semua tingkatan.
  2. Aset PP PERKI perlu dinyatakan secara jelas.
  3. Pengurus PERKI di setiap tingkatan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi
  4. Kepemilikan kekayaan organisasi sebagaimana tersebut diatas atas nama PERKI.
 

BAB VII

ADMINISTRASI

Pasal 51

  1. PERKI menjalankan sistem administrasi dan penyelenggaraan kegiatan operasional organisasi yang bersifat desentralisasi.
  2. Kegiatan-kegiatan operasional yang didesentralisasikan oleh pengurus pusat PERKI pada pengurus cabang, ditetapkan bersama oleh PP PERKI dan pengurus cabang yang bersangkutan.
  3. Kegiatan-kegiatan yang dapat didesentralisasikan antara lain adalah kegiatan dalam rangka pencatatan dan pelaporan keanggotaan.
  4. Kegiatan Pengurus Pusat PERKI harus berdasarkan pada Rencana Kegiatan serta Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan PERKI Pusat yang mengacu kepada Rencana Jangka Panjang PERKI.
  5. Kegiatan Pengurus Cabang PERKI harus berdasarkan pada Rencana Kegiatan serta Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan PERKI Cabang yang mengacu kepada Rencana Jangka Panjang PERKI.
 

BAB VIII

LOGO, BENDERA, ATRIBUT DAN MARS ORGANISASI

Pasal 52

Logo

  1. Logo PERKI berbentuk oval vertikal diatas dasar putih dengan tulisan terdiri dari PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KARDIOVASKULAR INDONESIA (warna merah) dan INDONESIAN HEART ASSOCIATION (warna biru) dan ditengah terdapat gambar siluet jantung serta diatasnya terdapat tulisan PERKI.
  2. Tulisan PERKI merupakan singkatan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia.

Pasal 53

Bendera Organisasi

  1. Ketentuan umum bendera PERKI adalah berbentuk segi empat dengan logo PERKI terdapat ditengah-tengah.
  2. Ketentuan warna dasar bendera adalah putih.
  3. Ketentuan lain bendera adalah pada setiap sisi bendera terdapat rumbai berwarna kuning.

Pasal 54

Atribut Organisasi

  1. Atribut merupakan simbol atau ciri-ciri atau tanda-tanda PERKI. Dapat berupa badge, jas, pakaian, stiker, pin, rompi, topi dan lain sebagainya.
  2. Semua atribut dan simbol-simbol organisasi yang dipakai dalam kegiatan kepanitiaan maupun aktivitas lain harus mencerminkan identitas PERKI.

Pasal 55

M a r s Organisasi

  1. Mars organisasi adalah MARS PERKI.
  2. Ide Mars PERKI: Prof. Dr. Junus Alkatiri, SpJP(K), FIHA.
  3. Syair Mars PERKI: Dr. A. Fachruddin B.
  4. Disahkan pada KOPERKI ke VI di Ujung Pandang pada tanggal 7 Maret 1991.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 56

  1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga PERKI hanya dapat dilakukan setiap saat KOPERKI apabila diperlukan.
  2. Rencana perubahan tersebut diajukan oleh Pengurus Pusat dan anggota yang disampaikan melalui cabang.
  3. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan atas usul lebih dari 50% (lima puluh persen) cabang yang hadir dalam KOPERKI.
  4. Sebelum diajukan dalam KOPERKI, usulan perubahan dapat dibahas terlebih dahulu dalam KONKER PERKI.
 

BAB X

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 57

  1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh KOPERKI yang diadakan khusus untuk itu.
  2. Keputusan pembubaran organisasi atas usulan dari sekurang-kurangnya 3/4 jumlah cabang dan ada usulan tertulis.
  3. Jika organisasi PERKI dibubarkan, maka seluruh kekayaan aset organisasi diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga ilmiah yang berstatus badan hukum dan berada di wilayah Indonesia, atau pihak-pihak lain sebagaimana ditetapkan oleh KOPERKI Luar Biasa.
  4. Tata cara pelaksanaan KOPERKI LUAR BIASA diatur dalam Pedoman Tatalaksana Organisasi.
 

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 58

  1. Setiap anggota PERKI dianggap telah mengetahui Anggaran Rumah Tangga PERKI.
  2. Setiap anggota PERKI harus mentaati Anggaran Rumah Tangga ini.
  3. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka penafsiran tersebut diserahkan ke Pengurus Pusat.
  4. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan tersendiri.
  5. Penyelenggaraan KOPERKI, KONKER, Musyawarah Cabang, Rapat, serta Pelantikan dalam situasi FORCE MAJEURE dapat dilakukan secara luring maupun daring.
 

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 59

  1. Bila pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam sidang pleno KOPERKI tidak dapat terselesaikan, maka bagian-bagian yang telah disepakati dinyatakan berlaku dan dapat ditetapkan.
  2. Bila penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak terselesaikan dan belum disepakati dalam KOPERKI, maka menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebelumnya.
  3. Ketua Terpilih dalam KOPERKI XIX akan ditetapkan menjadi Ketua PP PERKI dalam KOPERKI XX.
 

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 60

  1. Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini, Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
  2. Pengesahan Anggaran Rumah tangga ini ditetapkan berdasarkan keputusan KOPERKI dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  3. Perubahan terakhir dilakukan pada KOPERKI XIX tanggal 10 – 12 Juni 2022 di Yogyakarta dan dicatatkan pada Notaris, didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 

—oOo—