ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KARDIOVASKULAR INDONESIA
(ART PERKI)

BAB   I
DASAR PENYUSUNAN

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya di singkat ART disusun berdasarkan Anggaran Dasar BAB XII Pasal 25.

BAB   II
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Pasal 2
Anggota

  1. Anggota biasa adalah warga negara Republik Indonesia yang telah mendapat ijazah Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dari institusi pendidikan kedokteran, dan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.
  2. Anggota Luar Biasa adalah dokter spesialis lain yang terkait dengan bidang kardiovaskular dan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah warga negara asing.
  3. Anggota muda adalah dokter umum warga negara Indonesia yang sedang mengikuti program pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah.
  4. Anggota kehormatan adalah dokter dan atau warga negara Indonesia yang berjasa dalam bidang kardiovaskular.

Pasal 3
Tata Cara Penerimaan

  1. Penerimaan anggota biasa dilakukan oleh PP PERKI setelah calon anggota melakukan pendaftaran tertulis dan mendapat sertifikat kompetensi dari kolegium.
  2. Penerimaan anggota luar biasa dilakukan oleh Pengurus Pusat PERKI.
  3. Penerimaan anggota muda dilakukan oleh PP PERKI atas usulan institusi pendidikan.
  4. Anggota Kehormatan diusulkan oleh PP PERKI disahkan oleh Kongres PERKI.
  5. Ketentuan tata cara Penerimaan anggota lebih lanjut diatur dalam pedoman tata laksanan organisasi.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak

Pasal 4
Kewajiban Anggota

  1. Anggota biasa, anggota muda, dan anggota luar biasa berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan sumpah dokter dan Kode Etik PERKI (Kedokteran Indonesia), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, semua peraturan dan keputusan PERKI serta selalu menjaga kehormatan PERKI.
  2. Anggota kehormatan diharapkan menjaga, mempertahankan kehormatan PERKI dan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan dan keputusan PERKI.
  3. Anggota Biasa, Anggota Muda, Anggota Luar Biasa berkewajiban membayar iuran anggota.
  4. Setiap anggota PERKI dianggap telah mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERKI.

Pasal  5
Hak Anggota

  1. Anggota biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat, hak memilih dan dipilih, serta hak mengikuti semua kegiatan organisasi.
  2. Anggota muda, anggota luar biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat dan hak mengikuti semua kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.
  3. Anggota kehormatan berhak mengikuti semua kegiatan ilmiah organisasi dan tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.
  4. Semua anggota berhak mendapat perlindungan dari PERKI dalam melaksanakan tugas profesi dan tugas organisasi PERKI, serta mendapat kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan aktivitas profesi dan organisasi.
  5. Semua anggota berhak mendapatkan secara Cuma-Cuma berbagai produk ilmiah yang dipublikasikan oleh PERKI.
  6. Semua anggota berhak mendapat potongan biaya registrasi untuk berbagai kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh PERKI; besar potongan ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Kegiatan.

Bagian Ketiga

Pasal 6
Kepindahan Anggota

  1. Pelaporan pindah ke cabang lain dilaksanakan dengan membawa surat pengantar dari PERKI cabang lama ke PERKI cabang baru dengan tembusan ke PP PERKI.
  2. Kepindahan pada PERKI Cabang baru dianggap sah bila mendapat persetujuan dari PERKI Cabang tersebut.

Bagian Keempat

Pasal 7
Rangkap Anggota dan Rangkap Jabatan

  1. Ketua PP PERKI dan Ketua PERKI Cabang tidak boleh saling merangkap.
  2. Pengaturan rangkap anggota dan rangkap jabatan lebih lanjut diatur dalam Pedoman Tatalaksana Organisasi.

Bagian Kelima

Pasal 8
Sanksi dan pembelaan anggota

  1. Anggota dapat diberikan sanksi berupa teguran tertulis / lisan, pencabutan sementara atau diberhentikan karena :
    • Bertindak bertentangan dengan AD dan ART dan ketentuan lain yang telah ditetapkan organisasi.
    • Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi.
  2. Anggota yang diberi sanksi berupa teguran tertulis / lisan, pencabutan sementara atau diberhentikan diberi kesempatan meminta bantuan kepada Departemen HP2A.
  3. Pemberhentian anggota dari keanggotaan PERKI dilakukan oleh PP PERKI.
  4. Anggota yang diberikan sanksi dan atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu.
  5. Pengaturan sanksi dan pembelaan anggota lebih lanjut diatur dalam Pedoman Tatalaksana Organisasi.
 

Bagian Keenam

Pasal 9
Kehilangan Keanggotaan

  1. Anggota dinyatakan kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, tidak memenuhi persyaratan lagi untuk menjadi anggota PERKI dan diberhentikan atas usulan Dewan Etik dalam sidang Etik Koperki.
  2. Pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pengurus cabang asal sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR LEGISLATIF

Bagian Kesatu
KONGRES PERKI (KOPERKI)

Pasal 10
S t a t u s

  1. Kongres merupakan kekuasaan tertinggi organisasi sebagai forum pelaksanaaan kedaulatan seluruh anggota PERKI.
  2. Kongres adalah musyawarah nasional dokter spesialis kardiovaskular yang diberi nama KOPERKI.
  3. KOPERKI diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun pada akhir kepengurusan.
  4. Peserta KOPERKI adalah peserta utusan cabang, peninjau dan undangan.
  5. Peserta utusan cabang ditunjuk oleh rapat pengurus cabang dan diberi mandat tertulis resmi berdasarkan proses mekanisme rapat pengurus cabang.
  6. Utusan Cabang menampung aspirasi anggota PERKI Cabang dan masyarakat yang berada daerah tempat cabang berada, untuk disampaikan pada KOPERKI.
  7. Peserta peninjau adalah terdiri dari Pengurus Pusat PERKI, Dewan Penasehat, Kolegium dan Dewan Etik serta unsur-unsur nya.
  8. Dalam keadaan Luar Biasa KOPERKI dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas inisiatif satu cabang dan mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah cabang.
  9. KOPERKI menyelenggarakan sidang organisasi.
  10. Sidang organisasi KOPERKI terdiri dari sidang pleno pengesahan KOPERKI, sidang pleno KOPERKI, dan sidang komisi.

Pasal   11
W e w e n a n g

  1. Sidang Pleno Pengesahan KOPERKI
    • Menetapkan kuorum.
    • Menetapkan tatatertib.
    • Menetapkan agenda acara.
    • Meneteapkan presidium pimpinan sidang koperki.
  2. Sidang Pleno KOPERKI
    • Menilai pertanggung-jawaban Ketua PP PERKI, Ketua Kolegium JPD dan Ketua Dewan Etik mengenai amanat yang diberikan oleh KOPERKI sebelumnya.
    • Menerima dan menetapkan hasil-hasil sidang komisi.
    • Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pedoman-pedoman pokok organisasi, kebijakan strategis nasional serta program kerja nasional PERKI.
    • Memilih Ketua Pengurus Terpilih dan mengukuhkan Ketua Terpilih pada KOPERKI sebelumnya menjadi Ketua PP.
    • Mengukuhkan Ketua Kolegium JPD (Kolegium JPD) yang dipilih oleh Sidang Pleno KOPERKI.
    • Mengukuhkan Ketua Dewan Etik PERKI yang dipilih oleh Sidang Pleno KOPERKI.
    • Menetapkan tempat pelaksanaan KONKER dan KOPERKI berikutnya yang memenuhi persyaratan.
    • Mengesahkan anggota kehormatan atau tanda kehormatan kepada orang-orang yang berjasa pada organisasi PERKI.
    • Dalam hal Ketua PP terpilih periode sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Ketua PP karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dijatuhi hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Koperki memilih Ketua PP yang baru dan Ketua Terpilih.
    • Menilai dan menetapkan status pemberhentian keanggotaan.
  3. Sidang Komisi
    • Sidang komisi menetapkan pedoman-pedoman pokok, kebijakan strategis dan program kerja nasional organisasi.
    • Menyerahkan hasil sidang komisi kepada sidang pleno untuk disahkan sebagai ketetapan KOPERKI.

Pasal 12
Tata Tertib

  1. Sidang Pleno
    • Pengurus Pusat PERKI adalah penanggung jawab penyelenggaraan KOPERKI.
    • KOPERKI dihadiri oleh utusan Cabang selaku peserta utusan; Pengurus Pusat, Dewan Penasehat, Kolegium IPJDP dan Dewan Etik PERKI beserta unsurnya adalah peserta peninjau; serta undangan.
    • Utusan Cabang dengan mandat resmi yang mempunyai hak bicara dan hak suara.
    • Peninjau hanya mempunyai hak bicara.
    • Undangan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara.
    • Mekanisme pengambilan keputusan dalam KOPERKI dilaksanakan dalam sidang pleno.
    • Jumlah utusan Cabang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang bagi Cabang yang jumlah anggotanya kurang dari 30 orang.
    • Cabang yang jumlah anggotanya lebih dari 30 orang, jumlah utusan ditambah 1 (satu) orang untuk setiap kelipatan 10 (sepuluh) dari kelebihan jumlah anggota tersebut.
    • Sidang Pleno KOPERKI dipimpin oleh 2 orang pimpinan yang dipilih dari peserta dan oleh peserta.
    • Sidang pengesahan qorum, pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib sidang dan pemilihan pimpinan sidang pleno KOPERKI dipimpin oleh panitia pengarah KOPERKI.
    • Sidang Organisasi dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Cabang (quorum). Jika utusan yang hadir baru mencapai separuh atau kurang dari jumlah Cabang, maka sidang ditunda paling lama 2 (dua) jam, untuk kemudian diselenggarakan dan dianggap sah walaupun quorum belum tercapai.
    • Keputusan-keputusan dalam Sidang Organisasi KOPERKI diambil melalui musyawarah, dan jika tidak terjadi mufakat keputusan diambil dengan suara terbanyak.
    • Setelah laporan pertanggungjawaban PP diterima oleh peserta KOPERKI, yang didahului oleh laporan Ketua Kolegium JPD dan Dewan Etik PERKI, maka Pengurus Pusat PERKI dinyatakan demisioner.
  2. Sidang Komisi
    • Panitia adhoc adalah penanggung jawab masing-masing sidang komisi.
    • Sidang komisi dihadiri oleh utusan cabang dan peninjau yang ditetapkan oleh pimpinan sidang pleno.
    • Sidang komisi dipimpin oleh ketua sidang dibantu oleh sekretaris sidang, yang dipilih dari dan oleh peserta.
    • Pemilihan pimpinan sidang komisi dipimpin oleh penanggungjawab sidang komisi.
    • Hasil sidang komisi diajukan dalam sidang pleno untuk ditetapkan.

Bagian Kedua
Rapat Anggota Cabang

Pasal 13
S t a t u s

  1. Rapat Anggota cabang merupakan pengambilan keputusan anggota tertinggi pada tingkat cabang.
  2. Rapat Anggota Cabang dihadiri oleh pengurus cabang dan anggota cabang serta undangan sebagai peninjau atas undangan penanggung jawab Rapat Anggota cabang.
  3. Rapat Anggota cabang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
  4. Dalam keadaan luar biasa Rapat Anggota cabang dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif 3 (tiga) orang anggota dan mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah anggota biasa yang ada.
  5. Apabila 6 (enam) bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal 3 (tiga) kali diingatkan untuk mengadakan Rapat Anggota cabang tetapi pengurus cabang tidak melakukan Rapat Anggota cabang, maka PP segera menunjuk tim caretaker yang terdiri dari satu orang PP, satu orang pengurus cabang yang telah habis masanya, dan salah seorang anggota caabng untuk menyelenggarakan Rapat Anggota cabang.

Pasal  14
Tugas dan Wewenang

  1. Menilai pertangungjawaban pengurus cabang mengenai pelaksanaan amanat Rapat Anggota cabang.
  2. Menetapkan program kerja cabang dengan tetap berpedoman kepada kebijakan operasional yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota dan pedoman organisasi serta program kerja nasional yang ditetapkan oleh KOPERKI.
  3. Memilih Ketua Pengurus cabang dan ketua MKEK cabang untuk periode berikutnya.

Pasal 15
Tata Tertib

  1. Penanggung jawab penyelenggaraan rapat anggota cabang adalah pengurus cabang.
  2. Rapat anggota cabang dihadiri oleh peserta rapat anggota cabang dan pengurus cabang serta undangan.
  3. Anggota biasa adalah peserta rapat anggota cabang yang mempunyai hak suara dan hak bicara.
  4. Anggota muda, anggota luar biasa, anggota kehormatan serta dokter bukan anggota PERKI atas undangan pengurus cabang adalah peninjau yang mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.
  5. Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh pengurus cabang.
  6. Sidang Rapat Anggota cabang dipimpin oleh 2 (dua) orang yang dipilih dari peserta dan oleh peserta. Sidang pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib serta sidang pemilihan pimpinan sidang dipimpin oleh Ketua Panitia pengarah rapat anggota cabang.
  7. Rapat Anggota Cabang dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang terdaftar (quorum). Jika anggota yang hadir baru mencapai separuh atau kurang, Rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam, untuk kemudian diselenggarakan dan dianggap sah walaupun quorum belum tercapai.
  8. Setelah laporan pertanggungjawaban pengurus cabang diterima oleh musyawarah anggota cabang, maka pengurus cabang dinyatakan demisioner.
  9. Keputusan-keputusan dalam Sidang Anggota Cabang diambil melalui musyawarah, dan jika tidak terjadi mufakat keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Bagian Ketiga
Konferensi Kerja (KONKER)

Pasal 16
S t a t u s

  1. KONKER adalah forum rapat kerja nasional organisasi PERKI yang dilaksanakan diantara dua koperki.
  2. Peserta KONKER terdiri dari PP, lembaga-lembaga di dalam PERKI, dan pengurus cabang.
  3. Dalam keadaan luar biasa KONKER dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul pengurus pusat dan atau pengurus cabang dan mendapat persetujuan lebih dari 50% dari jumlah cabang.

Pasal  17
Tugas dan Wewenang

  1. Konker PERKI merupakan forum untuk menilai pelaksanaan program-program PERKI yang sudah dan sedang dijalankan oleh Pengurus Pusat dan Cabang, serta merekomendasikan hal-hal yang akan dilaksanakan.
  2. Mengadakan pembicaraan pendahuluan tentang bahan-bahan KOPERKI yang akan dilaksanakan.

Pasal 18
Tata Tertib

  1. Pengurus Pusat PERKI adalah penanggung-jawab penyelenggaraan KONKER, pengurus cabang dimana KONKER diadakan menjadi penanggungjawab teknis pelaksanaan.
  2. KONKER dihadiri oleh seluruh perangkat organisasi yang terdiri dari pengurus pusat, Kolegium JPD beserta seluruh unsur-unsurnya, Dewan Etik PERKI beserta seluruh unsur-unsurnya, pengurus cabang dimana KONKER dilaksanakan, dan pengurus cabang-cabang.
  3. Sidang-sidang KONKER terdiri dari sidang pleno KONKER dan sidang komisi.
  4. Sidang pleno KONKER dipimpin oleh Ketua Pengurus Pusat dan Sekretaris Jendral, sidang-sidang komisi dipimpin oleh para Ketua dan Sekretaris yang ditetapkan oleh PP PERKI.

Bagian Keempat

Pasal 19
Tempat Penyelenggaraan
KOPERKI dan KONKER

  1. Tempat pelaksanaan KONKER berpindah kota dimana terdapat cabang secara bergiliran dan ditetapkan di KOPERKI, dengan memperhatikan faktor-faktor kemudahan akses transportasi, keterwakilan regional, ketersediaan akomodasi, dan kecukupan anggota PERKI setempat (minimal 10 orang dokter spesialis kardiovaskular)
  2. Untuk kelancaran KOPERKI / KONKER, Pengurus Pusat PERKI dapat membentuk Panitia Pelaksana dan terdiri dari anggota Cabang tempat KOPERKI diselenggarakan.
  3. Untuk meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan KOPERKI, Panitia Pelaksana dapat menggunakan jasa event organizer.
  4. Panitia Pelaksana KOPERKI harus memberikan laporan dan pertangggungjawaban kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan KOPERKI.

Bagian Kelima
Rapat Pengurus Pusat

Pasal 20
S t a t u s

  1. Rapat PP di pimpin oleh Ketua PP.
  2. Rapat PP terdiri atas : Rapat Pimpinan, Rapat Pengurus Harian, Rapat pengurus lengkap, dan rapat pengurus lengkap diperluas.
  3. Rapat Musyawarah Pimpinan adalah musyawarah antara PP, Kolegium JPD, Dewan Etik, dan dewan penasihat, yang di pimpin oleh Ketua PP dan diadakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan. Keputusan dalam musyawarah pimpinan diambil secara musyawarah dan mufakat.
  4. Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua, Ketua Terpilih / Wakil Ketua , Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Wakil Bendahara. Rapat Pengurus Harian diselenggarakan minimal 1 (satu) kali setiap bulan.
  5. Rapat Pengurus Lengkap adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Pusat, diselenggarakan minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
  6. Rapat Pengurus Lengkap Diperluas adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian, Kolegium jantung dan pembuluh darah indonesia, Dewan Etik, ditambah Lembaga / Badan-Badan Khusus dan Lembaga Pelengkap PERKI dan Ketua Cabang. Rapat Pengurus Lengkap Diperluas diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal  21
Tugas dan Wewenang

  1. Memantau pelaksanaan program kerja PERKI.
  2. Mengembangkan dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis organisasi yang berskala nasional maupun internasional.

Bagian Keenam

Pasal 22
KOPERKI LUAR BIASA (KOPERKI LB)

  1. Koperki luar biasa (KOPERKI LB) adalah KOPERKI yang dilaksanakan diluar jadwal rutin.
  2. KOPERKI LB hanya membahas agenda khusus yang menjadi alasan diadakannya KOPERKI LB.
  3. KOPERKI LB hanya berupa sidang pleno
  4. Pengambilan keputusan pada KOPERKI LB dilakukan dengan pemungutan suara
  5. Hal-hal yang dapat menjadi dilaksanakannya KOPERKI LB:
    • Ketua PP dalam status terdakwa
    • Pelanggaran berat terhadap AD ART
  6. KOPERKI LB dapat diajukan secara tertulis oleh Cabang dengan persetujuan 2/3 jumlah cabang.

B. STRUKTUR KEPEMIMPINAN

Bagian Kesatu
Pengurus Pusat

Pasal 23
S t a t u s

  1. Lembaga kepemimpinan tertinggi organisasi yang mengurus dan melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis dan operasional yang bersifat nasional dan internasional yang diputuskan dalam KOPERKI.
  2. Bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi.
  3. Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis yang berskala nasional dan internasional, PP dibantu oleh lembaga khusus, lembaga kelengkapan dan adhoc yang dibentuk untuk tujuan tersebut.
  4. Masa bakti kepengurusan adalah 3 (tiga) tahun, dan hanya 1 (satu) kali masa bakti.
  5. Seorang anggota PERKI hanya diperbolehkan menjadi Ketua PP satu kali masa kepengurusan.
  6. Ketua terpilih dalam suatu KOPERKI duduk sebagai wakil ketua dalam periode KOPERKI tersebut, pada periode berikutnya yang bersangkutan dikukuhkan menjadi Ketua PP.
  7. Apabila Ketua Terpilih tidak dapat melaksanakan tugasnya maka jabatan Ketua Terpilih dikosongkan dan KOPERKI berikutnya memilih Ketua PP dan Ketua terpilih yang baru.

Pasal 24
Personalia Pengurus Pusat

  1. Pengurus Pusat Harian dipilih dari anggota biasa yang telah menjadi anggota selama minimal 6 (enam) tahun dan pernah menjadi Pengurus Cabang.
  2. Kepengurusan PP sekurang-kurangnya Ketua, Ketua Terpilih/Wakil Ketua, Sekretaris Jendral dan Wakil Sekretaris Jendral, Bendahara dan Wakil Bendahara, beberapa Departemen.

Pasal  25
Tugas dan Wewenang

  1. Melaksanakan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah ditetapkan KOPERKI.
  2. Mengumumkan kepada seluruh pengurus cabang yang menyangkut pengambilan keputusan organisasi ataupun perubahan keputusan KOPERKI dan kemudian mempertanggungjawabkan kepada KOPERKI berikutnya.
  3. Membina hubungan yang baik dengan semua instansi yang ada, pemerintah maupun swasta didalam ataupun diluar negeri, khususnya dengan instansi yang berhubungan dengan dunia kesehatan dan kedokteran.
  4. Mensosialisasikan penjabaran program sesuai ketetapan KOPERKI kepada seluruh pengurus cabang.
  5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota yang diwakili utusan cabang melalui forum KOPERKI.
  6. Menyelenggarakan KOPERKI pada akhir periode.
  7. Menyiapkan draft materi KOPERKI melalui forum KONKER.
  8. Mengesahkan Pengurus Pusat dan Cabang, Pengurus Kolegium, Pengurus Dewan Etik serta pengurus organisasi (lembaga-lembaga) tingkat pusat.

Pasal 26
Tata Cara Pengelolaan Kepengurusan Pusat

  1. Ketua PP yang telah dikukuhkan oleh KOPERKI menjalankan tugas segera setelah dilakukan serah terima dengan Pengurus Pusat Demisioner pada akhir pelaksanaan KOPERKI.
  2. Pelantikan Pengurus Pusat harus telah dilakukan paling lambat dalam waktu 30 hari setelah KOPERKI.
  3. Untuk menyelenggarakan kegiatannya PP harus mengadakan KONKER, Rapat/Musyawarah Pimpinan, Rapat Pengurus Harian, Rapat pengurus lengkap, dan Rapat Pengurus lengkap yang diperluas.
  4. Menyelenggarakan administrasi keanggotaan yang dikelola oleh unit khusus yang bertugas untuk mendaftar, mendata, menyimpan dan mengelola potensi dasar anggota.
  5. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan tata cara serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, dipimpin oleh seorang staff keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Bendahara.
  6. Membuat laporan keuangan tahunan sesuai dengan Standar Akutansi.
  7. Menyelenggarakan audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik yang independent secara berkala setiap tahun.

Bagian Kedua

Pasal 27
Tugas Pengurus Pusat

  1. Pengurus Pusat PERKI mempunyai tugas :
    • Melaksanakan program dan kegiatan PERKI yang telah diputuskan dalam KOPERKI, sesuai dengan kewenangannya.
    • Membina, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan organisasi PERKI Cabang dan kegiatan-kegiatannya.
  2. Ketua Pengurus Pusat PERKI mempunyai tugas :
    • Mewakili Pengurus Pusat PERKI dalam semua kepentingan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
    • Memimpin Pengurus Pusat dalam hal membuat perencanaan, mengkoordinasikan anggota Pengurus Pusat,POKJA dan Badan-Badan Khusus PERKI dalam melaksanakan Program-Program PERKI.
    • Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan program-program PERKI pada KOPERKI dan KONKER PERKI.
  3. Wakil Ketua (Ketua Terpilih) Pengurus Pusat PERKI mempunyai tugas :
    • Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya.
    • Menjabat sebagai Ketua pada saat Ketua berhalangan.

  4. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat PERKI mempunyai tugas :
    • Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan aspek-aspek administrasi organisasi PERKI.
    • Mengelola administratif kegiatan-kegiatan PERKI.
  5. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PERKI mempunyai tugas:
    • Membantu Sekjen dalam pelaksanaan tugasnya.
    • Menjabat sebagai Sekjen pada saat Sekjen berhalangan.

  6. Bendahara Pengurus Pusat PERKI mempunyai tugas : Mengelola keuangan (manajemen keuangan) organisasi PERKI.

  7. Wakil Bendahara Pengurus Pusat PERKI mempunyai tugas:
    • Membantu Bendahara dalam pelaksanaan tugasnya.
    • Menjabat sebagai Bendahara pada saat Bendahara berhalangan.

Bagian Ketiga

Pasal 28
Pemilihan Ketua Terpilih

  1. Calon Ketua Terpilih Pengurus Pusat adalah anggota biasa yang telah menjadi anggota selama minimal 5 (lima) tahun dan pernah menjadi Pengurus Cabang PERKI.
  2. Setiap Cabang berhak mengajukan 3 (tiga) calon Ketua Terpilih.
  3. Calon-calon Ketua Terpilih yang akan diajukan dalam KOPERKI ditetapkan dari 5 (lima) calon yang mempunyai suara terbanyak.
  4. Ketua terpilih dipilih langsung oleh semua anggota PERKI dengan sistem one man one vote.
  5. Pengaturan teknis pemilihan Ketua Terpilih ditetapkan secara lebih rinci dalam Keputusan Pengurus Pusat PERKI.

Bagian Keempat
Dewan Penasehat

Pasal 29
S t a t u s

  1. Dewan Penasihat adalah lembaga otonom yang berkedudukan di Pusat.
  2. Dewan Penasihat terdiri atas 2 (dua) orang Ketua Purna Pengurus Pusat PERKI dan 2 (dua) orang Ketua Purna Kolegium jantung dan pembuluh darah dari dua periode sebelumnya, ditambah 1 (satu) mantan Pengurus Pusat PERKI yang ditunjuk oleh Ketua Pengurus Pusat.
  3. Dewan Penasihat bertugas memberi nasihat kepada Pengurus Pusat mengenai berbagai kebijakan dan peraturan-peraturan PERKI, baik diminta ataupun tidak diminta.
  4. Dewan Penasihat ditetapkan dan disahkan dalam KOPERKI.
  5. Masa bakti Dewan Penasihat sesuai dengan masa bakti Pengurus Pusat.
  6. Rapat Dewan Penasihat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kelima
Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia
(Kolegium JPDI)

Pasal 30
S t a t u s

  1. Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia (Kolegium JPD) menjalankan fungsi adalah badan otonom PERKI dalam membina, memantau, mengevaluasi dan mengembangkan pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di bawah koordinasi Pengurus Pusat PERKI dan bertanggung jawab kepada KOPERKI.
  2. Dalam hal pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat nasional dan strategis, Kolegium JPD wajib mendapatkan persetujuan dalam Rapat Majelis Pimpinan Pusat.
  3. Masa bakti Kolegium JPD sama dengan PP PERKI, yaitu 3 (tiga) tahun, dan hanya 1 (satu) kali masa bakti.

Pasal 31
Tugas dan wewenang

  1. Melaksanakan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah ditetapkan KOPERKI.
  2. Bertugas mengembangkan kurikulum pendidikan spesialis dan subspesialis Jantung dan Pembuluh Darah, menyelenggarakan ujian nasional, serta melaksanakan registrasi, sertifikasi dan resertifikasi kompetensi bagi Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah.
  3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kolegium JPD selalu berkoordinasi dengan Pengurus Pusat PERKI
  4. Seluruh biaya operasional Kolegium JPD disediakan oleh Pengurus Pusat PERKI, dengan menganut azas efisien dan efektif.

Pasal 32
Tata cara pengelolaan

  1. Ketua Kolegium JPD dipilih dari dan oleh anggota kolegium periode sebelum Koperki dan disyahkan oleh KOPERKI
  2. Ketua Kolegium JPDI menetapkan susunan anggota Kolegium JPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah dikukuhkan oleh KOPERKI.
  3. Ketua Kolegium JPDI harus sudah menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kolegium JPD kepada Ketua Pengurus Pusat PERKI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah pengukuhan.
  4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kolegium JPDI disahkan oleh Rapat Pleno Kolegium JPDI.
  5. Keanggotaan Kolegium JPDI adalah :
    • Guru besar atau pakar di bidang ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah yang ditunjuk oleh Ketua Kolegium dan masih aktif.
    • Ketua Departemen/Bagian Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran.
    • Ketua Program Studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.
  6. Personalia kepengurusan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 33
Anggota Penguji

  1. Anggota penguji terdiri dari anggota Kolegium JPD ditambah dengan anggota biasa PERKI yang memenuhi kualifikasi sebagai penilai.
  2. Anggota penguji juga dapat berasal dari anggota organisasi kardiovaskular ASEAN yang mendapat persetujuan tertulis dari Pengurus Pusat PERKI.

Bagian Keenam
Dewan Etik

Pasal 34
S t a t u s

  1. Dewan Etik adalah badan otonom PERKI dalam pembinaan etika profesi dan kepatuhan hukum, bagi para anggota PERKI.
  2. Hubungan PP PERKI dengan Dewan Etik adalah koordinatif dan konsultatif.

Pasal 35
Tugas dan wewenang

  1. Melaksanakan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua keputusan yang ditetapkan dalam KOPERKI.
  2. Melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran, termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran.
  3. Memberikan usul dan saran diminta atau tidak diminta kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.
  4. Membina hubungan baik dengan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) PB IDI atau instansi yang berhubungan dengan etik profesi, baik pemerintah maupun organisasi profesi lain.
  5. Rekomendasi / usulan dewan etik perlu ditindaklanjuti oleh Musyawarah Pimpinan Pusat (MPP) PERKI (Ketua PP PERKI, Ketua Terpilih PERKI, Ketua Kolegium dan ketua Dewan Etik).

Pasal 36
Tata cara pengelolaan

  1. Ketua dan anggota Dewan Etik dipilih secara musyawarah dan ditetapkan dalam KOPERKI.
  2. Pengurus Dewan Etik adalah anggota biasa.
  3. Dewan Etik segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesainya KOPERKI
  4. Dewan Etik dapat melakukan kegiatan atas inisiatif sendiri ataupun atas usul serta permintaan.
  5. Dewan Etik mengadakan pertemuan berkala sesama pengurus ataupun dengan pihak lain yang ditentukan sendiri oleh Dewan Etik.
  6. Seluruh biaya operasional Dewan Etik disediakan oleh Pengurus Pusat PERKI, dengan menganut azas efisien dan efektif.

Bagian Ketujuh
Pengurus Cabang

Pasal 37
S t a t u s

  1. Cabang merupakan organisasi yang dibentuk di propinsi /Kabupaten / kota yang mempunyai sekurang kurangnya 5 (lima) orang anggota biasa.
  2. Bila dianggap perlu cabang dapat membentuk perangkat-perangkat organisasi secara internal.
  3. Masa bakti pengurus cabang adalah 3 (tiga) tahun.
  4. Pembentukan Cabang harus mendapat persetujuan pengurus pusat PERKI dan disahkan di KOPERKI.
  5. Penerimaan anggota Cabang dilakukan oleh pengurus cabang setempat melalui pendaftaran tertulis penentuan berdasarkan tempat berkerja utama.
  6. Bila belum ada cabang PERKI di tempat calon anggota sebagaimana butir 6, pendaftaran dilakukan melalui cabang terdekat.
  7. NPWP semua Cabang harus menginduk ke PP PERKI.

Pasal  38
Tugas dan Wewenang

  1. Melaksanakan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua keputusan yang ditetapkan dalam KOPERKI.
  2. Melaksanakan Rapat Pengurus minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
  3. Melaksanakan pertemuan anggota minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
  4. Melaksanakan pertemuan ilmiah minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
  5. Melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Anggota Cabang.
  6. Mengadakan hubungan konsultasi dan kerjasama dengan instansi/organisasi lain di daerahnya dalam rangka pelaksanaan program-program PERKI.
  7. Memberitahu Pengurus Pusat PERKI tentang jadwal pertemuan ilmiah yang akan dilaksanakan oleh Cabang.
  8. Mengirimkan laporan kinerja tahunan, kepada Pengurus Pusat PERKI.
  9. Pengurus PERKI Cabang atau wakil yang ditunjuk oleh Pengurus PERKI Cabang merupakan utusan dalam KOPERKI.

Pasal 39
Tata cara pengelolaan

  1. Ketua Pengurus Cabang PERKI dipilih setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Cabang.
  2. Ketua Pengurus Cabang terpilih bertindak sebagai formatur untuk membentuk Pengurus Cabang, yang sudah harus terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah Ketua Pengurus Cabang terpilih dan disahkan oleh PP PERKI.
  3. Pengurus PERKI Cabang dapat terdiri atas :
    • Pengurus Harian yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
    • Badan Etik Medikolegal.
    • Badan Pembinaan & Pembelaan Anggota Cabang (BP2A).
    • Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BP2KB).
    • Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

    BAB IV
    LEMBAGA KHUSUS DAN PELENGKAP

    Bagian Kesatu
    LEMBAGA KHUSUS

    Pasal 40
    S t a t u s

    1. Lembaga khusus adalah lembaga yang di bentuk untuk menjalankan program tertentu yang mempunyai kekhususan.
    2. Yang masuk lembaga khusus antara lain : Yayasan PERKI, dan Koperasi PERKI.

    Pasal 41
    Tugas dan wewenang

    Tugas dan wewenang lembaga khusus diatur oleh ketentuan tersendiri dengan Surat Keputusan PP.

    Pasal 42
    Tata cara pengelolaan

    Tata cara pengelolaan lembaga khusus diatur dalam Surat Keputusan PP.

    Bagian Kedua
    BADAN PELENGKAP

    Pasal 43
    S t a t u s

    1. Lembaga Pelengkap adalah unit kerja yang dibentuk oleh PP atau Pengurus Kolegium atau Dewan Etik dan bertanggung jawab kepada Ketua.
    2. Lembaga pelengkap PP adalah Departemen, Kelompok Kerja ( PO KJA) dan Komisi Kegawat dar ur atan Kardiovaskular (KKK), atau disesuaikan dengan kebutuhan program kerja.
    3. Lembaga Pelengkap Kolegium adalah komisi – komisi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

    Pasal 44
    Tugas dan wewenang

    Tugas dan wewenang Lembaga Pelengkap diatur oleh ketentuan tersendiri dengan Surat Keputusan.

    Pasal 45
    Tata cara pengelolaan

    Tata cara pengelolaan Lembaga Pelengkap diatur dalam Surat Keputusan.

    Bagian Ketiga
    Kelompok Kerja (PokJa)

    Pasal 46
    S t a t u s

    1. Kelompok Kerja (POKJA) PERKI adalah kelompok yang dibentuk dan bernaung di bawah Pengurus Pusat PERKI dalam rangka pendalaman suatu ilmu kardiovaskular.
    2. POKJA beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dokter spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah yang memiliki minat bidang yang sama.
    3. POKJA dalam menjalankan aktifitasnya bertanggung jawab kepada Ketua PP PERKI.
    4. Jumlah dan jenis POKJA ditetapkan oleh PP PERKI atas usulan anggota PERKI dan Kolegium JPD sesuai dengan perkembangan Ilmu Kardiovaskular, dan di sahkan pembentukannya dalam KOPERKI.
    5. Masa kepengurusan POKJA mengikuti masa kepengurusan PP PERKI.
    6. Jabatan Ketua POKJA maksimal 2x masa jabatan berurutan dan masa bakti mengikuti masa bakti kepengurusan PP PERKI.
    7. Keberadaan POKJA dapat ditinjau kembali jika dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban POKJA menyimpang dari tujuan pembentukannya
    8. POKJA dalam melaksanakan kegiatannya dapat membentuk satuan fungsional kegiatan yang terorganisir
    9. POKJA wajib memberikan keuntungan dari kegiatan POKJA per tahun sebesar 25% kepada PP PERKI.
    10. POKJA wajib melaporkan keuangannya kepada PP PERKI.

    Pasal 47
    Tugas dan wewenang

    1. Dalam menyelenggarakan kegiatan ilmiah, POKJA bekerjasama dengan Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BP2KB).
    2. POKJA berwenang mengatur / mengawasi dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah atau profesi lain yang melakukan kegiatan praktek ketrampilan profesi yang menjadi bidang pendalaman POKJA.

    Pasal 48
    Tata Cara Pengelolaan

    1. Ketua POKJA PERKI bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat PERKI.
    2. Ketua POKJA PERKI mempunyai tugas memimpin pelaksanaan program ilmiah dan pengembangan bidang keilmuan kardiovaskular sesuai bidang peminatan POKJA.
    3. Pengurus harian POKJA PERKI terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
    4. Anggota POKJA PERKI mempunyai tugas bekerja dalam tim untuk melaksanakan program ilmiah dan pengembangan bidang keilmuan sesuai bidang peminatan POKJA.
    5. Melakukan rapat pengurus secara rutin dan rapat lengkap tahunan pada setiap pelaksanaan ASMIHA, dihadiri seluruh anggota untuk mengevaluasi program dan kegiatan.
    6. Memberikan laporan evaluasi program dan kegiatan lain setiap 6 bulan kepada PP PERKI dan laporan akhir kepengurusan meliputi seluruh kinerja, telah disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum KOPERKI.

      BAB V

      Bagian Kesatu
      KONVOKASI DOKTER SPESIALIS JANTUNG
      DAN PEMBULUH DARAH

      Pasal 49
      S t a t u s

      1. Konvokasi Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia adalah acara pelantikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah yang oleh Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah dinyatakan memenuhi standar profesi untuk dapat bekerja di Indonesia.
      2. Peserta Konvokasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah: Dokter yang telah dinyatakan lulus Ujian Nasional Kolegium jantung dan pembuluh darah (National Board Of Examination – Indonesian College of Cardiology), sehingga dinyatakan berhak menyandang gelar Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dan layak untuk bekerja di Indonesia.

      Pasal 50
      Penyelenggaraan Konvokasi

      1. Penyelenggara konvokasi sebagaimana tercantum dalam ayat (1) adalah Kolegium JPD bersama-sama Pengurus Pusat PERKI.
      2. Konvokasi sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dilaksanakan setiap tahun pada saat ASMIHA
      3. Acara Konvokasi minimal meliputi :
        • Pembekalan tentang etika dalam berprofesi sebagai Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia yang disampaikan oleh Ketua Dewan Etik.
        • Pembekalan tentang organisasi PERKI yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Pusat PERKI.
        • Pembacaan Janji Profesi oleh seluruh peserta Konvokasi.
        • Penyerahan Sertifikat Lulus Ujian Nasional Kolegium jantung dan pembuluh darah (National Board Of Examination – Indonesian College of Cardiology).
        • Penyematan Pin PERKI.
      4. Tatacara Konvokasi PERKI diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat PERKI.

      Bagian Kedua

      Pasal 51
      FELLOW OF THE INDONESIAN HEART ASSOCIATION (FIHA)

      1. Anggota biasa PERKI secara otomatis diberikan sertifikat keanggotaan Fellow Indonesian Heart Association yang disingkat FIHA.
      2. Anggota luar biasa yang mengajukan permohonan atau permintaan secara tertulis kepada PP PERKI.
      3. Permintaan untuk menjadi anggota FIHA harus dibuat secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Pengurus Pusat PERKI.
      4. Penulisan gelar FIHA adalah di belakang nama anggota yang bersangkutan.


      BAB VI
      KEUANGAN DAN KEKAYAAN PERHIMPUNAN

      Pasal 52
      Keuangan Organisasi

      1. PERKI menjalankan sistem keuangan yang sifatnya desentralisasi.
      2. Keuangan yang dapat didesentralisasikan antara lain adalah penarikan iuran anggota oleh Pengurus Cabang dan kegiatan ilmiah di tingkat cabang.
      3. Besarnya uang iuran ditetapkan dalam KOPERKI.
      4. Pengurus Cabang diwajibkan menyetorkan 50% kepada Pengurus Pusat dari uang iuran anggota yang diterimanya.
      5. Sebagai akibat dari ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (2), maka Laporan Keuangan dari Pengurus Cabang akan digabung dengan laporan keuangan Pengurus Pusat, menjadi Laporan Keuangan PERKI.
      6. Laporan Keuangan PERKI harus diaudit oleh akuntan publik setiap tahun.
      7. Laporan Keuangan PERKI yang telah diaudit disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada Pengurus Cabang pada saat KOPERKI.
      8. Untuk kegiatan-kegiatan Pengurus Pusat yang dilimpahkan pelaksanaanya kepada Pengurus Cabang, pengelolaan aspek keuangannya dimusyawarahkan dalam pertemuan antara Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang yang bersangkutan.

      Pasal 53
      Kekayaaan Perhimpunan

      1. Kekayaan organisasi adalah asset milik perhimpunan baik yang bergerak maupun tidak bergerak di semua tingkatan
      2. Pengurus PERKI di setiap tingkatan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi
      3. Kepemilikan kekayaan organisasi sebagaimana tersebut diatas atas nama PERKI.

      BAB VII
      ADMINISTRASI

      Pasal 54

      1. PERKI menjalankan sistem administrasi dan penyelenggaraan kegiatan operasional organisasi yang bersifat desentralisasi.
      2. Kegiatan-kegiatan operasional yang didesentralisasikan oleh pengurus pusat PERKI pada pengurus cabang, ditetapkan bersama oleh PP PERKI dan pengurus cabang yang bersangkutan.
      3. Kegiatan-kegiatan yang dapat didesentralisasikan antara lain adalah kegiatan dalam rangka pencatatan dan pelaporan keanggotaan.
      4. Kegiatan Pengurus Pusat PERKI harus berdasarkan pada Rencana Kegiatan serta Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan PERKI Pusat yang mengacu kepada Rencana Jangka Panjang PERKI.
      5. Kegiatan Pengurus Cabang PERKI harus berdasarkan pada Rencana Kegiatan serta Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan PERKI Cabang yang mengacu kepada Rencana Jangka Panjang PERKI.

      BAB VIII
      LOGO, BENDERA, ATRIBUT DAN MARS ORGANISASI

      Pasal 55
      L o g o

      1. Logo PERKI berbentuk bulat oval vertical diatas dasar putih dengan tulisan pada tepi lingkaran yang terdiri dari PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KARDIOVASKULAR INDONESIA (warna merah) yang melingkar keatas dan INDONESIAN HEART ASSOCIATION (warna biru) yang melingkar ke bawah, ditengah terdapat gambar siluet jantung dengan dua sisi berwarna, warna biru menandakan sisi jantung bagian kanan (sirkulasi pulmonal) dan warna merah menandakan sisi jantung bagian kiri (sirkulasi sistemik), dan diatas gambar siluet jantung terdapat tulisan P E R K I.
      2. Tulisan PERKI merupakan singkatan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia.

      Pasal 56
      Bendera Organisasi

      1. Ketentuan umum bendera PERKI adalah berbentuk segi empat dengan logo PERKI terdapat ditengah-tengah.
      2. Ketentuan warna dasar bendera adalah putih.
      3. Ketentuan lain bendera adalah pada setiap sisi bendera terdapat rumbai berwarna kuning.

      Pasal 57
      Atribut Organisasi

      1. Atribut merupakan simbol atau ciri-ciri atau tanda-tanda PERKI. Dapat berupa badge, jas, pakaian, sticker, pin, rompi, topi dan lain sebagainya.
      2. Semua atribut dan simbol-simbol organisasi yang dipakai dalam kegiatan kepanitiaan maupun aktivitas lain harus mencerminkan identitas PERKI.

      Pasal 58
      Mars Organisasi

      1. Mars organisasi adalah MARS PERKI.
      2. Ide Mars PERKI : Prof. Dr. Junus Alkatiri, SpJP(K), FIHA
      3. Syair Mars PERKI : Dr. A. Fachruddin B.
      4. Disahkan pada KOPERKI ke VI di Ujung Pandang pada tanggal 7 Maret 1991.

      BAB IX
      PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

      Pasal 59

      1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga PERKI hanya dilakukan setiap saat KOPERKI apabila diperlukan.
      2. Rencana perubahan tersebut diajukan oleh Pengurus Pusat dan anggota yang disampaikan melalui cabang.
      3. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan atas usul lebih dari 50% (lima puluh persen) cabang yang hadir dalam KOPERKI.
      4. Sebelum diajukan dalam KOPERKI, usulan perubahan dapat dibahas terlebih dahulu dalam KONKER PERKI.

      BAB X
      PEMBUBARAN ORGANISASI

      Pasal 60

      1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh KOPERKI yang diadakan khusus untuk itu.
      2. Keputusan pembubaran organisasi atas usulan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah cabang dan ada usulan tertulis.
      3. Jika organisasi PERKI dibubarkan, maka seluruh kekayaan aset organisasi diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga ilmiah yang berstatus badan hukum dan berada di wilayah Indonesia, atau pihak-pihak lain sebagaimana ditetapkan oleh KOPERKI Luar Biasa.
      4. Tata cara pelaksanaan KOPERKI LUAR BIASA diatur dalam Pedoman Tatalaksana Organisasi.

      BAB XI
      ATURAN TAMBAHAN

      Pasal 61

      1. Setiap anggota PERKI dianggap telah mengetahui Anggaran Rumah Tangga PERKI.
      2. Setiap anggota PERKI harus mentaati Anggaran Rumah Tangga ini.
      3. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka penafsiran tersebut diserahkan ke Pengurus Pusat.
      4. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan tersendiri.

      BAB XII
      ATURAN PERALIHAN

      Pasal 62

      1. Pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam sidang pleno KOPERKI tidak dapat terselesaikan, maka bagian-bagian yang telah disepakati dinyatakan berlaku dan dapat ditetapkan.
      2. Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak terselesaikan dan belum disepakati dalam KOPERKI, maka menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebelumnya.

      BAB XIII
      PENUTUP

      Pasal 63

      1. Dengan di syahkannya Anggaran Rumah Tangga ini, Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
      2. Pengesahan Anggaran Rumah tangga ini ditetapkan berdasarkan keputusan KOPERKI dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
      3. Perubahan terakhir dilakukan pada KOPERKI XVIII pada tanggal 20 – 21 April 2019 di Jakarta.

      —oOo—