Constitution

MUKADDIMAH

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia sebagai bagian dari warga bangsa, sadar akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya kepada masyarakat dan Bangsa Indonesia dalam memberikan darma baktinya untuk mewujudkan  nilai-nilai  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945 dalam kehidupan keprofesiannya.

Sesuai dengan visi universal organisasi profesi yang mengedepankan kemandirian, maka seluruh Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di Indonesia dalam mendarma baktikan profesinya sebagai pelaku pembangunan kesehatan, pelaku pengubah dan advokasi kesehatan serta profesionalisme yang berpegang teguh pada sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia.

Dalam upaya mengaktualisasikan perannya, Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia bersepakat untuk bergabung dalam suatu wadah Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia yang mempunyai visi menjadi organisasi yang professional, beretika dan bertaraf internasional.

Agar Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia dapat bekerja sesuai dengan asas tata kelola organisasi yang baik, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa disertai usaha-usaha terencana dan bijak, maka perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

BAB   I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama Organisasi adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia disingkat PERKI, yang dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Heart Association disingkat IHA.

Pasal 2

PERKI didirikan di Jakarta pada tanggal 16 November 1957, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Pasal 3

Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B A B   II

Bagian Kesatu
Asas, Dasar dan Pedoman

Pasal 4
A s a s

PERKI berasaskan Pancasila.

Pasal 5
D a s a r

PERKI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6
Pedoman

PERKI berpedoman pada sumpah Dokter Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Bagian Kedua

Pasal 7
Sifat Organisasi

PERKI merupakan wadah tunggal profesi dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah yang bersifat otonom.

B A B   III
VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 8
V i s i

Menjadi organisasi yang professional, beretika dan bertaraf internasional.

Pasal 9
Misi

  1. Meningkatkan kemampuan profesional dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah.
  2. Meningkatkan mutu pelayanan kardiovaskular yang holistik, meliputi promosi, prevensi, kuratif dan rehabilitasi.
  3. Memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam pembangunan di bidang kesehatan kardiovaskular.
  4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan penelitian di bidang kardiovaskular.
  5. Meningkatkan kesejahteraan dan pembelaan anggota

Bagian Kedua

Pasal 10
Tujuan

PERKI bertujuan:
  1. Membantu upaya peningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia khususnya dibidang kesehatan kardiovaskular.
  2. Meningkatkan pendidikan, penelitian serta pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan kardiovaskular.
  3. Meningkatkan profesionalisme para anggota dalam upaya pelayanan kesehatan kardiovaskular.
  4. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

B A B   IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 11
T
ugas Pokok

Tugas Pokok PERKI adalah:
  1. Mewujudkan organisasi PERKI yang otonom, modern dan profesional.
  2. Melakukan advokasi kepada para pembuat kebijakan (Pemerintah) dan pemangku kepentingan untuk peningkatan jumlah dan penyebaran secara merata Dokter  Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah.
  3. Memfasilitasi penelitian, pengembangan dan kegiatan ilmiah lain serta meningkatkan penyebarluasan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kardiovaskular.
  4. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan dalam rangka pendidikan berkelanjutan untuk mewujudkan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dan tenaga pendukungnya yang profesional, memiliki daya saing, bermoral, dan beretika.
  5. Meningkatkan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kardiovaskular di Indonesia melalui peningkatan kerjasama dengan organisasi-organisasi profesi lain dan seminat serta peran dan kepemimpian PERKI dalam jaringan kerjasama secara nasional dan internasional.
  6.  Menyelenggarakan usaha-usaha dan pelayanan-pelayanan bagi anggota dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan membela kepentingan anggota.

Pasal 12
Fungs
i

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, PERKI menjalankan fungsi-fungsi :
  1. Perbaikan internal melalui revitalisasi organisasi dan kaderisasi kepemimpinan.
  2. Pendampingan dalam perumusan dan penetapan kebijakan, serta pengawalan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang kardiovaskular.
  3. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kardiovaskular.
  4. Peningkatan profesionalisme, daya saing, moral, dan etika dokter spesialis jantung dan pembuluh darah serta tenaga-tenaga pendukungnya.
  5. Peningkatan kerjasama dan sinergisme upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit kardiovaskular.
  6. Peningkatan kesejahteraan dan upaya membela kepentingan anggota.

B A B   V
KEANGGOTAAN

Pasal 13
Anggota

Keanggotaan PERKI terdiri dari :
  1. Anggota biasa
  2. Anggota luar biasa
  3. Anggota muda
  4. Anggota kehormatan

B A B   VI
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14
Kepemimpinan

  1. Organisasi PERKI terdiri atas : lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga khusus, dan lembaga pelengkap (organisasi).
  2. Lembaga legislatif PERKI adalah Kongres Nasional PERKI (KOPERKI) dan KOPERKI Luar Biasa, serta Musyawarah / Rapat Anggota Cabang sesuai dengan tingkatannya.
  3. Lembaga eksekutif PERKI meliputi :

(1) Tingkat pusat :

    1. Terdiri dari pengurus pusat (PP), kolegium ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah, dewan etik yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya.
    2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, kepemimpinan di  tingkat  pusat  berkoordinasi  secara  terintegrasi melalui musyawarah pimpinan pusat  (MPP)  yang terdiri dari ketua, ketua terpilih (President elect), ketua kolegium, ketua dewan etik. Musyawarah Pimpinan Pusat (MPP) dipimpin oleh Ketua PP PERKI.
    3. Ketua PP PERKI adalah pimpinan organisasi PERKI di tingkat pusat, yang melaksanakan kegiatan eksekutif organisasi dan bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi.

(2) Tingkat Cabang :

Cabang terdiri dari pengurus cabang dan departemen atau bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan.

  1. Lembaga  khusus  adalah  lembaga  yang  dibentuk  untuk menjalankan program tertentu yang mempunyai misalnya Yayasan PERKI dan Koperasi Anggota PERKI.
  1. Lembaga  pelengkap  adalah  lembaga  yang  dibentuk  PP PERKI atau Pengurus Kolegium jantung dan pembuluh darah atau dewan etik untuk membantu pengurus menjalankan program kerjanya.

Pasal 15
Dewan Penasehat

  1. Dewan penasehat adalah lembaga otonom yang berkedudukan di pusat.
  2. Dewan penasehat ditetapkan dan disahkan dalam KOPERKI.

Pasal 16
Kelompok Kerja (POKJA)

  1. Kelompok Kerja (POKJA) PERKI adalah kelompok yang dibentuk dan bernaung di bawah Pengurus Pusat PERKI dan bertanggung jawab kepada PERKI dalam rangka pendalaman suatu ilmu kardiovaskular.
  2. POKJA dalam melaksanakan kegiatannya dapat membentuk satuan fungsional kegiatan yang terorganisir.

BAB   VII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 17
Keuangan Organisasi

    1. Keuangan organisasi adalah dana yang dimiliki organisasi dan dimanfaatkan serta dipergunakan untuk kepentingan kegiatan organisasi.
    2. Keuangan organisasi diperoleh dari iuran anggota, sumbangan sah dan tidak mengikat, serta usaha-usaha (pendapatan) lain yang sah dan tidak melanggar hukum.
    3. Dalam upaya menggali sumber dana dari usaha-usaha guna membiayai kegiatan organisasi, PERKI dapat mendirikan yayasan atau badan usaha lain.
    4. Pendirian yayasan atau badan usaha PERKI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan KOPERKI.
     

    Pasal 18
    Kekayaan Organisasi

    1. Kekayaan organisasi adalah aset milik organisasi baik yang bergerak maupun tidak bergerak di semua tingkatan.
    2. Kekayaan organisasi PERKI dilaporkan pada saat KOPERKI.
    3. Pengurus PERKI di setiap tingkatan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi.
     

    BAB   VIII
    KODE ETIK

    Pasal 19

    1. PERKI memiliki kode etik yang ditetapkan dalam KOPERKI.
    2. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan kode etik di tingkat pusat diselenggarakan oleh dewan Etik Kedokteran PERKI.
    3. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan kode etik di tingkat cabang diselenggarakan oleh dewan etik cabang.
    4. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan kode etik di tingkat diselenggarakan oleh Dewan Etik Cabang terdekat.
     

    BAB   IX
    HUBUNGAN PERKI DENGAN PERHIMPUNAN LAIN DAN PERHIMPUNAN SEMINAT

    Pasal 20

    1. Hubungan antara PERKI dan perhimpunan dokter spesialis lainnya merupakan hubungan horizontal antar organisasi yang masing-masing bersifat otonom.
    2. Hubungan PERKI dengan perhimpunan seminat bersifat koordinatif dan dijalin dalam wadah forum komunikasi. Anggota PERKI (dapat) mewakili PERKI sebagai anggota perhimpunan seminat.
     

    BAB   X
    LOGO, BENDERA, ATRIBUT DAN MARS PERHIMPUNAN

    Pasal 21
    L o g o

    1. Logo PERKI berbentuk bulat oval vertikal diatas dasar putih dengan tulisan terdiri dari PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KARDIOVASKULAR INDONESIA (warna merah) dan INDONESIAN HEART ASSOCIATION (warna biru) dan ditengah terdapat gambar siluet jantung serta diatasnya terdapat tulisan PERKI.
    2. Tulisan PERKI merupakan singkatan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia.
     

    Pasal 22
    Bendera Organisasi

    1. Ketentuan umum bendera.
    2. Ketentuan warna bendera.
    3. Ketentuan lain bendera.

    Pasal 23
    Atribut Organisasi

    1. Atribut merupakan simbol atau ciri-ciri atau tanda-tanda PERKI. Dapat berupa badge, jas, pakaian, stiker, pin, rompi, topi dan lain sebagainya.
    2. Atribut organisasi harus mencantumkan logo PERKI.

    Pasal 24
    Mars Organisasi

    1. Mars organisasi adalah mars PERKI.
    2. Mars PERKI adalah lagu yang diciptakan oleh Prof. Dr. Junus Alkatiri, SpJP(K) pada tahun 1990.
     

    BAB   XI
    ANGGARAN RUMAH TANGGA

    Pasal 25

    Anggaran rumah tangga memuat hal-hal sebagai berikut :
    1. Penjelasan penyelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.
    2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
     

    BAB   XII
    PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

    Pasal 26

    1. Perubahan terhadap anggaran dasar hanya dapat dilakukan dengan keputusan KOPERKI setiap 6 tahun sekali atau pada KOPERKI LUAR BIASA.
    2. Usulan perubahan dapat berasal dari Pengurus Pusat PERKI dan anggota yang disampaikan melalui cabang masing-masing.
    3. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan atas usul lebih dari 50% (lima puluh persen) cabang yang hadir dalam KOPERKI.
    4. Sebelum diajukan dalam KOPERKI, usulan perubahan dapat dibahas terlebih dahulu dalam KONKER PERKI.

BAB   XIII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 27

  1. Organisasi PERKI dapat dibubarkan hanya melalui KOPERKI Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.
  2. Keputusan pembubaran dapat dilakukan hanya bila sidang KOPERKI Luar Biasa sebagaimana disebut dalam ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah cabang.
  3. Keputusan pembubaran dianggap sah, bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Cabang yang hadir dalam Kongres Luar Biasa PERKI.
  4. Setelah pembubaran, segala milik harta kekayaan perhimpunan diserahkan kepada badan-badan atau perkumpulan yang ditentukan oleh KOPERKI.

BAB   XIV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 28

  1. Setiap anggota PERKI harus mentaati anggaran dasar ini.
  2. Setiap anggota PERKI dianggap telah mengetahui anggaran dasar PERKI.
  3. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar dimuat dalam anggaran rumah tangga sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.

BAB   XV
PENUTUP

Pasal 29

  1. Pengesahan anggaran dasar ini ditetapkan berdasarkan keputusan KOPERKI dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  2. Perubahan terakhir dilakukan pada KOPERKI XVI pada tanggal 4 Juni 2016 di Padang.
  3. Dengan disahkannya anggaran dasar ini, maka anggaran dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

––– 000 –––