Constitution

MUKADDIMAH

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia sebagai bagian dari warga bangsa, sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada masyarakat dan bangsa Indonesia dalam memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan keprofesiannya.

Sesuai dengan visi universal organisasi profesi yang mengedepankan kemandirian, maka seluruh Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di Indonesia dalam mendarma baktikan profesinya sebagai pelaku pembangunan kesehatan, pelaku pengubah dan advokasi kesehatan serta profesionalisme yang berpegang teguh pada sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia.

Dalam upaya mengaktualisasikan perannya, Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia bersepakat untuk bergabung dalam suatu wadah Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia yang menjadi wadah pemersatu semangat persaudaraan, sarana pembina profesionalisme etika dan kepatuhan hukum.

Agar Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia dapat bekerja sesuai dengan azas tata kelola organisasi yang baik, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa disertai usaha-usaha terencana dan bijak, perlu di tetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

BAB   I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama Organisasi adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia disingkat PERKI, yang dalam bahasa Inggris disebut The Indonesian Heart Association disingkat IHA.

Pasal 2

Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI didirikan di Jakarta pada tanggal 16 November 1957, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan berbadan hukum.

Pasal 3

Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PP PERKI berkedudukan di Jakarta.

Pasal 4

Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI mempunyai cabang-cabang yang berkedudukan di Ibukota Propinsi/Kota/Kabupaten yang diusulkan oleh cabang terkait untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

 

BAB   II

ASAS, DASAR, PEDOMAN DAN SIFAT ORGANISASI

Pasal 5

PERKI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6

PERKI berpedoman pada Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Pasal 7

PERKI merupakan wadah tunggal profesi Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah yang bersifat independen dan profesional.

 

BAB   III

VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI

Pasal 8

Visi PERKI adalah: PERKI menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan program ilmu pengetahuan dan pendidikan kardiovaskular untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya Indonesia dan dunia pada umumnya.

Pasal 9

Misi PERKI adalah:

  1. Mendorong percepatan peningkatan pelayanan kardiovaskular yang holistik dan paripurna dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang sehat.
  2. Mendorong peningkatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang kardiovaskular, baik dalam skala nasional, regional maupun global.
  3. Mendorong percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan dokter spesialis spesialis jantung dan pembuluh darah di Indonesia dan tenaga kesehatan lain terkait.
  4. Meningkatkan advokasi dengan memperluas kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik nasional, regional, maupun internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit kardiovaskular serta pengembangan sumber dayanya.
  5. Meningkatkan peran serta PERKI dalam pengabdian masyarakat guna mencapai derajat kesehatan yang lebih baik.

Pasal 10

TUJUAN

PERKI bertujuan:

  1. Membantu upaya meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia, khususnya dibidang kesehatan kardiovaskular.
  2. Mengupayakan pendidikan, penelitian serta pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan kardiovaskular.
  3. Meningkatkan profesionalisme para anggota dalam upaya pelayanan kesehatan kardiovaskular.
  4. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

BAB   IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 11

TUGAS POKOK

Tugas Pokok PERKI adalah:

  1. Mewujudkan organisasi PERKI yang mandiri, modern dan profesional.
  2. Melakukan advokasi kepada para pembuat kebijakan (Pemerintah) dan pemangku kepentingan untuk peningkatan jumlah dan penyebaran secara merata Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit kardiovaskular di Indonesia.
  3. Memfasilitasi penelitian, pengembangan dan kegiatan ilmiah lain serta meningkatkan penyebarluasan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kardiovaskular.
  4. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan dalam rangka pendidikan berkelanjutan untuk mewujudkan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dan tenaga pendukungnya yang profesional, memiliki daya saing, bermoral, dan beretika.
  5. Meningkatkan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kardiovaskular di Indonesia melalui peningkatan kerjasama dengan organisasi-organisasi profesi lain dan seminat serta peran dan kepemimpian PERKI dalam jaringan kerjasama secara nasional dan internasional.
  6. Menyelenggarakan usaha-usaha dan pelayanan-pelayanan bagi anggota dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan membela kepentingan anggota.

Pasal 12

FUNGSI

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, PERKI menjalankan fungsi-fungsi:

  1. Perbaikan internal melalui revitalisasi organisasi dan kaderisasi kepemimpinan.
  2. Pendampingan dalam perumusan dan penetapan kebijakan, serta pengawalan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang kardiovaskular.
  3. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kardiovaskular.
  4. Peningkatan profesionalisme, daya saing, moral, dan etika dokter spesialis jantung dan pembuluh darah serta tenaga-tenaga pendukungnya.
  5. Peningkatan kerjasama dan sinergisme upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit kardiovaskular.
  6. Peningkatan kesejahteraan dan upaya membela kepentingan anggota.

BAB   V

KEANGGOTAAN

Pasal 13

ANGGOTA

Anggota PERKI terdiri dari:

  1. Anggota Biasa
  2. Anggota Luar Biasa
  3. Anggota Muda
  4. Anggota Kehormatan

BAB   VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

KEPEMIMPINAN

  1. Organisasi PERKI terdiri atas: Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, Lembaga Khusus, dan Lembaga Pelengkap.
  2. Lembaga Legislatif PERKI adalah Kongres Nasional PERKI (KOPERKI) dan KOPERKI Luar Biasa, serta Musyawarah Cabang sesuai dengan tingkatannya.
  3. Lembaga Eksekutif PERKI meliputi:
    1. (1) Tingkat Pusat :
      1. Terdiri dari Pengurus Pusat (PP), Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia, Dewan Etik, yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya.
      2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, kepemimpinan di tingkat pusat berkoordinasi secara terintegrasi melalui Musyawarah Pimpinan Pusat (MPP) yang terdiri dari Ketua, Ketua Kolegium, Ketua Dewan Etik. Musyawarah Pimpinan Pusat (MPP) dipimpin oleh Ketua PP PERKI.
      3. Pengurus Pusat PERKI adalah pimpinan organisasi.
    2. (2) Tingkat Cabang:
        Cabang terdiri dari Pengurus Cabang, Bidang Pengembangan & Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB), Bidang Etik Kedokteran, Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (MKEKIPJPD) Cabang, Bidang Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BP2A).
  4. Lembaga khusus adalah lembaga yang di bentuk untuk menjalankan program tertentu yang mempunyai kekhususan.
  5. Lembaga Pelengkap adalah lembaga yang dibentuk PP PERKI atau Pengurus Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia atau Dewan Etik untuk membantu pengurus menjalankan program kerjanya.

Pasal 15

DEWAN PENASIHAT

  1. Dewan penasihat adalah badan bertugas yang memberikan nasihat kepada Pengurus Pusat PERKI baik diminta maupun tidak diminta.
  2. Dewan penasihat ditetapkan dan disahkan dalam KOPERKI.

Pasal 16

KELOMPOK KERJA (POKJA)

  1. Kelompok Kerja (POKJA) PERKI adalah kelompok yang dibentuk dan bernaung di bawah Pengurus Pusat PERKI dan bertanggung jawab kepada PERKI dalam rangka pendalaman suatu ilmu kardiovaskular.
  2. POKJA dalam melaksanakan kegiatannya dapat membentuk satuan fungsional kegiatan yang terorganisir.

BAB   VII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 17

KEUANGAN ORGANISASI

  1. Keuangan organisasi adalah dana yang dimiliki organisasi dan dimanfaatkan serta dipergunakan untuk kepentingan organisasi.
  2. Keuangan organisasi diperoleh dari iuran anggota, sumbangan sah dan tidak mengikat, serta usaha-usaha (pendapatan) lain yang sah dan tidak melanggar hukum.
  3. Dalam upaya menggali sumber dana dari usaha-usaha guna membiayai kegiatan organisasi, PERKI dapat mendirikan yayasan atau badan usaha lain.
  4. Pendirian yayasan atau badan usaha PERKI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan KOPERKI.

Pasal 18

KEKAYAAN ORGANISASI

  1. Kekayaan organisasi adalah aset milik organisasi baik yang bergerak maupun tidak bergerak di semua tingkatan.
  2. Kekayaan organisasi PERKI dilaporkan pada saat KOPERKI.
  3. Pengurus PERKI di setiap tingkatan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi.

BAB   VIII

KODE ETIK

Pasal 19

  1. PERKI memiliki kode etik yang ditetapkan dalam KOPERKI.
  2. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan kode etik di tingkat Pusat diselenggarakan oleh Dewan Etik dan Pembelaan Anggota.
  3. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan kode etik di tingkat Cabang diselenggarakan oleh Bidang Etik dan Pembelaan Anggota.

BAB   IX

HUBUNGAN PERKI DENGAN ORGANISASI LAIN

Pasal 20

  1. Hubungan antara PERKI dan perhimpunan dokter spesialis lainnya merupakan hubungan horizontal antar organisasi yang masing-masing bersifat independen dan saling menguntungkan.
  2. Hubungan PERKI dengan perhimpunan seminat bersifat koordinatif dan dijalin dalam wadah forum komunikasi. Anggota PERKI mewakili PERKI sebagai anggota perhimpunan seminat.
  3. Hubungan PERKI dan organisasi lain yang berbadan hukum seperti Koperasi Konsumen Jantung Indonesia (KKJI) atau Yayasan Kardiovaskular Indonesia (YKI) diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama maupun nota kesepahaman.

BAB   X

LOGO, BENDERA, ATRIBUT DAN MARS PERHIMPUNAN

Pasal 21

Logo

  1. Logo PERKI berbentuk oval vertikal diatas dasar putih dengan tulisan terdiri dari PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KARDIOVASKULAR INDONESIA (warna merah) dan INDONESIAN HEART ASSOCIATION (warna biru) dan ditengah terdapat gambar siluet jantung serta diatasnya terdapat tulisan PERKI.
  2. Tulisan PERKI merupakan singkatan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia.

Pasal 22

Bendera Organisasi

  1. Ketentuan umum bendera.
  2. Ketentuan warna bendera.
  3. Ketentuan lain bendera.

Pasal 23

Atribut Organisasi

  1. Atribut merupakan simbol atau ciri-ciri atau tanda-tanda PERKI. Dapat berupa badge, jas, pakaian, stiker, pin, rompi, topi dan lain sebagainya.
  2. Atribut organisasi harus mencantumkan logo PERKI.

Pasal 24

Mars Organisasi

  1. Mars organisasi adalah mars PERKI.
  2. Mars PERKI adalah lagu yang diciptakan oleh Prof. Dr. Junus Alkatiri, SpJP(K) pada tahun 1990.

BAB   XI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 25

Anggaran Rumah Tangga memuat hal-hal sebagai berikut:

  1. Penjelasan penyelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB   XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

  1. Perubahan terhadap Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dengan keputusan KOPERKI setiap 9 tahun sekali atau KOPERKI LUAR BIASA.
  2. Usulan perubahan dapat berasal dari Pengurus Pusat dan anggota yang disampaikan melalui Cabang masing-masing.
  3. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan atas usul lebih dari 50% (lima puluh persen) cabang yang hadir secara aktif baik luring maupun daring dalam KOPERKI.
  4. Sebelum diajukan dalam KOPERKI, usulan perubahan dapat dibahas terlebih dahulu dalam KONKER PERKI.

BAB   XIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 27

  1. Organisasi PERKI dapat dibubarkan hanya melalui KOPERKI Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.
  2. Keputusan pembubaran dapat dilakukan hanya bila sidang KOPERKI Luar Biasa sebagaimana disebut dalam ayat (1) dihadiri secara luring oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Cabang.
  3. Keputusan pembubaran dianggap sah, bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Cabang yang hadir secara luring dalam Kongres Luar Biasa PERKI.
  4. Setelah pembubaran, segala milik harta kekayaan perhimpunan diserahkan kepada badan-badan atau perkumpulan yang ditentukan oleh Kongres.

BAB   XIV

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 28

  1. Setiap anggota PERKI harus mentaati anggaran dasar ini
  2. Setiap anggota PERKI dianggap telah mengetahui anggaran dasar PERKI
  3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga, ORTALA (Pedoman Organisasi dan Tata Laksana) dan atau peraturan-peraturan PP PERKI, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
  4. Anggaran Dasar dan semua Peraturan-peraturan PP PERKI tidak boleh bertentangan dengan perundangan yang berlaku.

BAB   XV

PENUTUP

Pasal 29

  1. Pengesahan Anggaran Dasar ini ditetapkan berdasarkan keputusan KOPERKI.
  2. Anggaran Dasar ini disahkan dalam Sidang KOPERKI XIX di Yogyakarta pada tanggal 12 Juni 2022 dan dicatatkan pada Notaris, didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  3. Dengan disahkannya anggaran dasar ini, maka anggaran dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

––– 000 –––